Puluhan Anggota KPPS Meninggal, TKN Usul Pileg-Pilpres Kembali Dipisah

JAKARTA, iNews.id, – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf prihatin dengan banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pemilu 2019. Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dinilai menguras tenaga, waktu, dan pikiran.

Juru Bicara TKN Arya Sinulingga mengatakan, banyaknya anggota KPPS meninggal harus menjadi evaluasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara. Perlu dipikirkan kembali bila ingin menyatukan pemilu legislatif dan pemilihan presiden.

Baca Juga

Pentagon Akui Sekitar 140 Personel AS Terluka selama Perang Iran, 8 Orang Cedera Parah

"Bahwa mungkin menyatukan antara pileg dan pilpres ini berat memang ya," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta. Senin (22/4/2019).

Arya memperkirakan menjadi saksi di tempat pemungutan suara (TPS) saja sudah berat, apalagi menjadi anggota KPPS. Selain harus cermat dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mereka juga harus mengikuti berbagai macam rapat. Belum lagi kalau ada keluhan atau protes dari masyarakat sehingga sangat menguras waktu.

Baca Juga

Petugas KPPS yang Meninggal di Jabar 30 Orang, Terbanyak di Indonesia

"Jadi banyak banget yang memang jadi persoalan. Jadi ke depan sepertinya harus dipisah (pileg dan pilpres)," ujar Ketua DPP Partai Perindo ini.

Puluhan anggota KPPS meninggal dunia seusai menjalankan tugas melaksanakan Pemilu 2019. Data KPU hingga Senin (22/4/2019) malam, sebanyak 91 orang meninggal dunia dan 374 lainnya sakit. Peristiwa terjadi di berbagai daerah.

KPU mengusulkan untuk memberikan santunan terhadap mereka. Pada anggota KPPS yang meninggal dunia diusulkan dapat santunan sekitar Rp30 juta hingga Rp36 juta per orang.

Sementara, untuk anggota KPPS yang sakit hingga cacat maksimal mendapat Rp30 juta per orang. Selanjutnya untuk anggota KPPS yang luka, besaran santunan yang diusulkan maksimal Rp16 juta.

Editor: Zen Teguh