Puncak Aksi Indonesia Gelap Digelar Besok di Depan Istana saat Pelantikan Kepala Daerah

JAKARTA, iNews.id - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar puncak aksi 'Indonesia Gelap' di depan Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025) besok. Aksi dilakukan bertepatan dengan momen pelantikan 481 kepala daerah terpilih.

Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Herianto puncak aksi digelar saat momentum yang tepat agar kepala daerah juga ada beban dan tanggungjawab dengan kebijakan pro kepada rakyat.

Baca Juga

Siapa Jose Antonio Kast? Presiden Terpilih Cile yang Memiliki Ikatan Darah dengan Nazi Jerman

"Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera di jalankan untuk ke mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat," ucap Herianto saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Herianto mengatakan jumlah massa yang akan turun aksi 'Indonesia Gelap' akan lebih besar mengingat tuntutan mereka hingga kini tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah.

Baca Juga

Polisi Diduga Tangkap 5 Mahasiswa yang Ikut Aksi Demo ‘Indonesia Gelap’ di Jatim

Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk 'Indonesia Gelap' diantaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

MORNING NEWS: Gelar Aksi Indonesia Gelap, Ribuan Mahasiswa Berkumpul

Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi Indonesia Gelap

1. Cabut proyek strategis nasional (PSN)
2. Wujudkan reformasi agraria sejati
3. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
4. Tolak revisi UU MINERBA
5. Hapuskan Multifungsi ABRI
6. Sahkan RUU Masyarakat Adat
7. Cabut INPRES No. 1 tahun 2025
8. Evaluasi total MBG
9. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen
10. Desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset
11. Tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan, Efisiensi Kabinet Merah Putih
13. Tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri

Editor: Puti Aini Yasmin