Purbaya Lempar soal Redenominasi Rupiah ke BI: Bukan Kewenangan Kemenkeu

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan, kebijakan redenominasi rupiah sepenuhnya berada di bawah kewenangan Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Meski isu redenominasi tercantum dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah, pelaksanaannya tetap menjadi domain otoritas moneter.

“Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kementerian Keuangan, nanti Gubernur Bank Sentral atau BI akan menyelenggarakannya. Itu ada di PMK karena memang sudah masuk prolegnas jangka menengah 2025-2029 yang disetujui oleh DPR sama BI,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga

Pejuang Palestina Tolak Kehadiran Pasukan Internasional di Gaza

Ketika ditanya mengenai strategi pemerintah terkait redenominasi, Purbaya menyampaikan pihaknya tidak ikut menentukan langkah teknis.

“Kalau Anda tanya strategi Anda apa? Saya nggak tahu. Bank sentral yang akan menjalankan itu,” tambahnya.

Baca Juga

Purbaya Terus Kejar Pengemplang Pajak: Jangan Main-Main Sama Kita

Sebelumnya, Purbaya sudah menjawab spekulasi publik mengenai percepatan redenominasi rupiah. Dia menegaskan BI akan mempertimbangkan waktu yang paling tepat.

“Redenom itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya, tapi nggak sekarang, nggak tahun depan,” kata Purbaya, Senin (10/11/2025).

Dia juga meminta agar masyarakat tidak menyalahkan Kemenkeu atas isu tersebut, karena otoritas pelaksana sepenuhnya berada di BI.

“Saya nggak tahu, itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral. Jadi jangan gue yang digebukin, gue digebukin terus,” ujarnya.

Bank Indonesia sebelumnya juga telah memberikan pernyataan mengenai redenominasi. BI menegaskan bahwa kebijakan tersebut memerlukan persiapan matang, koordinasi, serta penentuan momentum yang tepat agar tidak menimbulkan gangguan psikologis maupun teknis di masyarakat.

Redenominasi rupiah kembali mencuat setelah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029. Program tersebut telah disetujui oleh DPR dan BI, sehingga Kementerian Keuangan memasukkan rencana tersebut dalam PMK terkait perencanaan strategis.

Editor: Reza Fajri