Putusan Pemberhentian AKBP Brotoseno Dikirim ke SSDM Polri

JAKARTA, iNews.id - Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) terkait status keanggotan Raden Brotoseno telah rampung digelar. Hasilnya, AKBP Brotoseno resmi diberhentikan tidak hormat sebagai personel Polri. 

Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, setelah adanya putusan tersebut, nantinya KKEP PK akan mengirimkan surat ke SSDM Polri. 

Baca Juga

Israel Setujui Permintaan AS untuk Bayar Biaya Pembersihan Kerusakan di Gaza

"Adapun nomor putusan KKEP PK tersebut PUT/KKEP.PK/1/VII/2022. Tindak lanjuti hasil putusan KKEP PK tersebut maka sekretariat KKEP PK akan kirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH," kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Divisi Humas Polri, Kamis (14/7/2022).

Nurul menjelaskan, dengan mengirimkan putusan tersebut, nantinya SSDM Polri akan menerbitkan surat keputusan (S-Kep) terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Brotoseno sebagai personel Bhayangkara.

Baca Juga

Polri Bentuk Tim Peneliti untuk Tinjau Kembali Sidang Kode Etik AKBP Raden Brotoseno 

"Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya belum ada," ujar Nurul.

Menurut Nurul, KKEP PK itu telah memutuskan nasib dari Brotoseno pada Jumat 8 Juli 2022. Hal ini berdasarkan peninjauan kembali putusan sidang komisi etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020. 

"Saya ulangi menjadi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," ucap Nurul.

Diketahui, Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali AKBP Raden Brotoseno dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Sidang KKEP itu berlandaskan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah resmi diundangkan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan telah menyerap dan menampung seluruh aspirasi terkait dengan munculnya masalah status dari Brotoseno. Dia menekankan, Polri terus mencari solusi demi menyelesaikan polemik.

Penyerapan aspirasi masyarakat dan mencari solusi tersebut, ditegaskan Sigit bahwa hal itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia.

Editor: Faieq Hidayat