Raffi Ahmad Izinkan BPK dan BPKP Audit Kontrak Endorse Miliaran Rupiah dari 2 Kementerian
JAKARTA, iNews.id – Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad menyatakan kesiapannya apabila kontrak kerja sama endorsement dengan dua kementerian diperiksa oleh lembaga negara.
Raffi Ahmad menegaskan tidak keberatan jika Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Raffi di tengah polemik kontrak endorsement bernilai miliaran rupiah dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang beberapa hari terakhir ramai menjadi perbincangan di media sosial.
Sorotan publik muncul karena salah satu kerja sama tersebut berlangsung ketika Raffi sudah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kepatutan kerja sama komersial yang melibatkan pejabat publik.
Menanggapi polemik tersebut, Raffi menegaskan dirinya terbuka terhadap proses pemeriksaan. Dia bahkan menyatakan siap menjalankan tindak lanjut apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama tersebut.
"Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh inspektorat, BPKP ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujar Raffi dalam video klarifikasinya, Senin (16/11/2026).
Pernyataan itu menjadi salah satu poin penting dalam klarifikasi Raffi. Dia tidak hanya menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang berkembang, tetapi juga menyatakan kesediaannya apabila kerja sama tersebut harus melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
Sebelumnya, Raffi menjelaskan terdapat dua kerja sama kementerian yang menjadi perhatian publik. Kerja sama dengan Kemendikbudristek berlangsung sebelum dirinya diangkat menjadi Utusan Khusus Presiden. Sementara itu, kerja sama dengan KKP terjadi ketika dirinya sudah menduduki jabatan tersebut.
Raffi juga mengungkapkan bahwa pada 2024 dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama lainnya.
Berdasarkan pengakuannya, hasil konsultasi tersebut menyebut aktivitas yang ditanyakannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Meski demikian, dia mengakui persoalan etika dan kepatutan tetap harus menjadi pertimbangan.
"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," katanya.
Raffi pun berjanji menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dia menyadari kepercayaan masyarakat tidak cukup dipulihkan melalui permintaan maaf, tetapi harus dibuktikan lewat tindakan dan konsistensi.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata ataupun permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan dan juga konsistensi," tuturnya.
Editor: Muhammad Sukardi