Raffi Ahmad Tegaskan Sudah Konsultasi dengan KPK sebelum Ambil Endorse Miliaran Rupiah dari Kementerian
JAKARTA, iNews.id – Artis sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai aktivitas pekerjaan sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial.
Konsultasi tersebut dilakukan Raffi Ahmad pada 2024, di tengah sorotan terhadap aktivitas profesionalnya setelah menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden. Pengakuan ini disampaikan Raffi dalam video klarifikasi terkait polemik kontrak endorsement miliaran rupiah dengan dua kementerian yang beberapa hari terakhir ramai diperbincangkan di media sosial.
Raffi menjelaskan, konsultasi dengan KPK dilakukan untuk membahas kelanjutan pekerjaannya di dunia hiburan, termasuk kemungkinan tetap menerima endorsement dan bentuk kerja sama lainnya.
"Pada tahun 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya," ujar Raffi, dikutip Senin (16/11/2026).
Dia kemudian menyebut hasil konsultasi tersebut menyatakan aktivitas yang ditanyakannya tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
"Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku," katanya.
Meski demikian, Raffi mengakui persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum. Menurutnya, etika, kepatutan, dan kepercayaan publik juga harus menjadi pertimbangan penting dalam setiap keputusan yang diambilnya sebagai pejabat negara.
"Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya," tuturnya.
Raffi pun mengaku menjadikan polemik tersebut sebagai pembelajaran agar lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas profesionalnya ke depan.
"Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang," ucapnya.
Seperti diketahui, Raffi belakangan menjadi sorotan setelah kontrak endorsement bernilai miliaran rupiah dengan dua kementerian ramai dibahas di media sosial.
Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebelum dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ketika sudah mengemban jabatan tersebut.
Polemik ini memunculkan pertanyaan publik mengenai batas antara pekerjaan profesional seorang pekerja seni dan tanggung jawab etis yang melekat pada jabatan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Raffi juga menyatakan terbuka apabila kerja sama tersebut diperiksa oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya.
Raffi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi. Dia mengaku menerima berbagai kritik dan masukan yang disampaikan publik.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak cukup dijaga melalui pernyataan atau permintaan maaf, melainkan harus dibuktikan melalui keputusan, tindakan, dan konsistensi.
"Saya memahami bahwa kepercayaan publik tidak cukup dijaga melalui kata-kata ataupun permintaan maaf. Karena kepercayaan itu harus dijaga melalui keputusan, tindakan dan juga konsistensi," kata Raffi.
Editor: Muhammad Sukardi