Raker dengan Komisi I DPR, Panglima TNI Paparkan Konsep Pertahanan Ibu Kota Baru

JAKARTA, iNews.id - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi I DPR, Rabu (6/11/2019). Pada kesempatan itu, Hadi memaparkan konsep sistem pertahanan ibu kota baru.

Dia mengatakan, sistem pertahanan ibu kota harus dipersiapkan dengan matang dari sekarang. Dalam situasi perang, kata dia ibu kota akan menjadi sasaran serangan musuh.

Baca Juga

Pejabat AS Ungkap Israel Kehabisan Rudal Pencegat akibat Perang Melawan Iran

"Dalam situasi krisis atau perang, ibu kota suatu negara akan menjadi sektor center of gravity yang tentunya akan diserang musuh hingga kekuatan penuh," ujar Hadi di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Dia juga menyampaikan, pemberlakuan Air Defence Identification Zone (Adis), daerah terbatas dan terlarang (restricted and prohibited area) sesuai PP Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia juga perlu diperhatikan.

Baca Juga

Tentukan Arah Industri Pertahanan, Prabowo Besok Kunjungi PT Pindad

"Oleh karena itu, pembangunan sistem pertahanan di ibu kota negara merupakan suatu hal yang mutlak bagi Indonesia," ucapnya.

Selain itu, dinilai perlu gelar kekuatan militer yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman dan pembangunan sistem pertahanan penangkal serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran sabotase siber, ancaman chemical biology dan radioaktif, nuklir.

Sementara relokasi personel TNI ke ibu kota yang baru, konsep penempatan satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Penempatan tersebut, bersama Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, DPD, gedung kementerian/lembaga negara dan kedutaan negara sahabat.

"Serta memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat laut udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP," katanya.

Editor: Kurnia Illahi