Ramai TNI Turunkan Baliho Habib Rizieq, Ini Kata Fahri Hamzah

JAKARTA, iNews.id - Masyarakat dalam beberapa waktu terakhir dikejutkan dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Dudung Abdurachman yang memerintahkan pencopotan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab yang disebut melanggar aturan. Bahkan pencopotan berlanjut pada Jumat (20/11/2020) siang dengan pengawalan panser anoa.

Hal tersebut membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah turut angkat bicara. Menurutnya ada upaya menarik kembali TNI ke ranah sipil.

Baca Juga

PM Australia Umumkan Rencana Beli Senjata dari Masyarakat setelah Serangan Bondi

"Sejak konferensi pers Panglima TNI kemarin dan tindakan offside Pangdam Jaya itu tidak saja melukai nilai-nilai dasar kelahiran TNI sebagai tentara rakyat tapi juga sumpah prajurit dan sapta marga. TNI harus berada di luar politik dan menghormati hukum. Hukum negara bukan hukum rimba," tulis Fahri melalui akun Twitter resminya @Fahrihamzah pada Sabtu (21/11/2020).

Fahri melanjutkan, seharusnya TNI berdiri di tengah kepentingan rakyat. Hal tersebut sebelumnya selalu ditunjukkan TNI dengan hadir membantu rakyat di lokasi bencana.

Baca Juga

Habib Rizieq Pulang, Netizen Ramai-Ramai Komentar di Akun Prabowo

Menurutnya tindakan TNI mencopot baliho itu menabrak rambu-rambu militer dalam demokrasi. Dia juga mengimbau Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memberi peringatan kepada korps militer.

"Kalau saya jadi Menhan, ini adalah “lampu kuning” ditabraknya rambu-rambu militer dalam demokrasi. TNI harus mengerti bahwa tugas dia di tengah rakyat adalah memelihara perdamaian. Sebagaimana militer berperang bukan untuk membunuh lawan tapi untuk menjaga perdamaian," katanya.

Mantan wakil ketua DPR ini juga menyinggung semboyan TNI-Polri bersatu. Dia menegaskan TNI dan Polri boleh bersatu namun tugasnya tak bisa disamakan.

"Kita dukung semboyan “TNI dan Polri bersatu”.  Tapi kita pasti harus menolak tugas TNI sama dengan Polri. Kita jangan lupa sejarah. Kita telah mengoreksi ABRI dan mengeluarkan Polri darinya. Indonesia adalah negara hukum dan dikelola secara sipil. Militerisme masa lalu," ucapnya.

Editor: Rizal Bomantama