RDF Rorotan 2 Kali Gagal Uji Coba, Proyek Rp1,2 Triliun Ini Patut Dicurigai

Ali Lubis
Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Periode 2024-2029

PROYEK Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan di Jakarta Utara masih dibelit persoalan. Fasilitas pengolahan sampah yang disebut-sebut sebagai terbesar di dunia itu, hingga kini masih menuai protes warga akibat dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Baca Juga

Sejarah Skandal Seks Andrew Cuomo saat Jadi Gubernur New York

RDF Rorotan dibangun di atas lahan seluas 7,8 hektare dengan kapasitas olahan mencapai 2.500 ton sampah per hari. Proyek yang dimulai tahun 2023 dan rampung pada akhir 2024 ini menelan anggaran hampir Rp1,2 triliun yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Penggunaan anggaran sebesar itu semestinya diiringi dengan kajian matang, mulai dari perencanaan, kajian teknis, hingga analisis dampak lingkungan (Amdal). Faktanya, hingga kini pengoperasian RDF Rorotan masih menimbulkan masalah serius.

Baca Juga

Pramono Minta Uji Coba RDF Rorotan Dihentikan Sementara usai Diprotes Warga

Dalam dua kali uji coba, masyarakat sekitar masih mengeluhkan bau busuk yang menyengat hingga ke permukiman, bahkan puluhan anak dilaporkan mengalami ISPA. Ini menunjukkan proyek tersebut belum siap secara lingkungan.

Sementara Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga belum transparan terkait dokumen Amdal RDF Rorotan. Sejumlah warga disebut telah meminta penjelasan resmi namun belum pernah ditunjukkan hingga kini.

Baca Juga

Respons Pramono soal RDF Rorotan Dikeluhkan Warga Timbulkan Bau

Kalau Amdalnya saja tidak terbuka, wajar kalau masyarakat mulai curiga. Apalagi ini proyek besar dengan nilai Rp1,2 triliun. Jangan sampai ada dugaan mark up atau korupsi di baliknya

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta harus segera memberikan klarifikasi lengkap dan terbuka kepada publik mengenai proses pembangunan dan pengoperasian RDF Rorotan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Jakarta yang baru, sekaligus memastikan pengelolaan uang rakyat berjalan transparan.

Keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam proyek sebesar ini adalah keharusan. Kalau tidak segera dijelaskan, ini bisa jadi bola liar yang merugikan pemprov dan masyarakat.

Editor: Maria Christina