Reaksi Sandi soal Sikap Demokrat Izinkan Pengurus Daerah Dukung Jokowi

JAKARTA, iNews.id - Bakal calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno enggan menanggapi lebih jauh mengenai adanya sejumlah gubernur asal Partai Demokrat yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurutnya, persoalan tersebut internal Partai Demokrat.

Dia hanya mengatakan, seorang gubernur seharusnya fokus terhadap kinerjanya dalam membangun daerah. Bukan, malah terjebak dalam permainan politik praktis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Baca Juga

Tekor Rp352 Miliar, 26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

"Saya tidak mau berkomentar karena ini internal Partai Demokrat," ujar Sandi di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (9/9/2018).

Menurutnya, Partai Demokrat memiliki mekanisme internal dalam membuat kebijakan. Dia yakin, mekanisme ini yang membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengizinkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partainya mendukung Jokowi-Ma'ruf meskipun DPP secara resmi mendukung dirinya bersama Prabowo dalam memenangkan perhelatan Pilpres 2019.

Baca Juga

Izinkan DPD Dukung Jokowi, Demokrat Tak Mau Disebut Khianati Prabowo

"Bagi kami dalam hal koalisi itu kita sudah. Kan sudah jelas dokumen yang ditandatangani untuk mengusung, jadi partai itu sudah jelas. Nah kebijakan partai masing-masing harusnya sejalan antara pilpres, pileg," ucap mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Partai Demokrat memberikan dispensasi atau mengizinkan kepada sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Meskipun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara resmi bersama koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

Salah satu provinsi yang diberikan dispensasi salah satunya Papua. Di mana diketahui, Gubernur Provinsi Papua yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Lukas Enembe sudah menyatakan mendukung Jokowi-Ma'ruf. Menurutnya, sikap ini tidak bisa disebut pengkhianatan terhadap Prabowo-Sandi.

"Kalau namanya pengkhianatan dari kita adalah kalau di basis Prabowo kita enggak dukung dia, itu baru pengkhianatan. Kita kan ada kebutuhan caleg juga untuk nyaleg, jadi fleksibel movement aja gerakan yang fleksibel," ucap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Andi Arief.

Editor: Kurnia Illahi