Reformasi Birokrasi, Kemendagri Canangkan Zona Integritas

JAKARTA, iNews.id, - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Demokrasi Bersih Melayani. Pencananan ini menjadi langkah penting sebagai upaya memperbarui sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Soedarmo berharap pencanangan Zona Integritas bisa lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan dalam negeri, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanan, dan sumber daya aparatur.

Baca Juga

2 Pria AS Ingin Rebut Pulau Karibia dan Jadikan Penduduk Wanitanya sebagai Budak Seks

Soedarmo menekankan, reformasi birokrasi yakni bagaimana seorang aparatur sipil negara (ASN) bisa memberikan pelayanan, kinerja dan sesuatu yang baik untuk masyarakat. ASN mampu reformasi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam sikap, tindak dan pola pikir.

"Salah satu contoh yaitu implementasi pelaksanaan upacara setiap Senin, masih banyak kepribadian ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Upacara dilaksanakan pukul 08.00, tapi kurang dari lima menit masih ada yang berlarian masuk dalam barisan,” kata Soedarmo di acara Pencanangan Zona Integritas di Jakarta, Selasa (30/4/2019).

Menurut dia, setiap ASN semestinya paham dan menyadari tanggung jawabnya itu sehingga dapat berperilaku disiplin.

Pada acara tersebut, Ditjen Polpum juga melakukan penandatanganan naskah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Soedarmo menyampaikan bahwa direktoratnya telah membangun kembali website kebanggaan Ditjen Polpum dengan pendekatan berbasis aplikasi yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore.

"Harapannya ke depan semua berita yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Polpum bisa kita ikuti perkembangannya dalam genggaman kita," kata dia.

Editor: Zen Teguh