Rektor Perguruan Tinggi ke Mahfud MD: Pemerintah Benahi Komunikasi Publik Covid-19
JAKARTA, iNews.id - Sejumlah pimpinan perguruan tinggi menyampaikan masukan kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD. Dalam masukan itu pemerintah diminta menata komunikasi publik penanganan Covid-19 agar tidak melahirkan persepsi berbeda di masyarakat.
Masukan itu disampaikan pada kesempatan dialog bersama Mahfud MD dan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang berlangsung secara daring, Kamis (5/8/2021). Acara ini dihadiri oleh lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia untuk memastikan peran kampus dalam mendukung kondusifitas politik, hukum, dan kemanan selama masa pandemi Covid-19.
Pada kesempatan itu, Rektor Universitas Hasanuddin, Dwia Aries Tina Pulubuhu mengusulkan agar komunikasi publik pemerintah di masa pandemi lebih dirapikan lagi agar tidak melahirkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Dia menilai, jika terjadi gejolak, kampus sebagai kanal juga terdampak.
"Ketika situasi di pemerintahan beda pendapat di antara kementerian atau ada hal yang membingungkan misalnya soal PPKM, soal bantuan, soal angka penderita Covid-19, soal vaksin, ini mahasiswa salurkan kritiknya kepada universitas. Kami berharap Pak Menko bisa mengingatkan situasinya agar tidak terjadi perbedaan pandangan di pemerintah yang bisa menimbulkan kebingungan dan kecemasan di masyarakat," ujarnya.
Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro juga mengingatkan pemerintah soal lemahnya komunikasi publik. “Kontra narasi mestinya disiapkan dan diantisipasi dengan baik. Keputusan yang diambil pemerintah terkait Covid-19 dan berbagai masalah kesehatan harus bisa dijelaskan dengan segera bila muncul disinformasi dan hoaks di masyarakat,” katanya.
Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi masukan dan kritik yang diberikan para rektor. Menurutnya, pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk dalam hal komunikasi ke publik. Karena itu, ia terus mengajak para rektor karena pemerintah meyakini perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga kondusifitas politik, hukum dan keamanan di masa pandemi Covid-19.
Dia senang menerima kritik dan masukan tentang komunikasi pemerintah. Menurutnya, komunikasi publik memang terus menerus dibenahi dan disempurnakan.
“Bapak Ibu sekalian, silakan memberi masukan atau kritik. Kita tidak menolak kritik sama sekali. Kita justru senang ada kritik. Saya katakan kalau tidak ada kritik, orang seperti saya ini tidak bisa mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik,” ucapnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Andalas, Yuliandri menyampaikan, tantangan utama perguruan tinggi di masa pandemi adalah peran perguruan tinggi dalam mendukung kondusifitas, terutama aspek politik, hukum dan keamanan.
"Memang tanpa kita sadari hambatan utama adalah soal komunikasi yang belum terbangun dengan baik, misalnya antara perguruan tinggi dengan mahasiswa, sembari pemerintah juga terus memastikan agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat," katanya.
Editor: Kurnia Illahi