Rektor Sanata Dharma : Kita Tak Ingin Pemilu 2024 Tidak Transparan

JAKARTA, iNews.id - Rektor Universitas Sanata Dharma, Albertus Bagus Laksana SJ, S.S, Ph.D menyampaikan seruan moral yang dihasilkan melalui pertemuan rektor-rektor di Yogyakarta. Tujuan deklarasi tersebut lantaran keresahan melihat animo demokrasi dan pemilu saat ini yang memprihatinkan.

Romo Bagus menyampaikan para rektor yang berkumpul tersebut memiliki tanggung jawab sebagai insan akademisi yang bertugas mencerdaskan bangsa dan masyarakat. Dia mengungkapkan tingkat demokrasi di Indonesia saat ini belum memenuhi standar tingkat politik yang menyejahterakan masyarakat.

Gaza Riviera dan New Gaza: Dari Ide Pesisir Mewah Trump ke Ambisi ala Kolonial Baru

"Jika dibandingkan dengan negara-negara yang berdemokrasi lainnya, kita cukup prihatin dengan demokrasi bangsa kita sendiri. Kita masih berada dalam situasi yang krusial dan kritis dalam masa transisi demokrasi dewasa ini. Terlebih dalam tata politik yang beradab, itu belum sepenuhnya berjalan," jelas Romo Bagus dalam Webinar Mingguan Partai Perindo, Jumat (23/9/2022).

Partai Perindo menggelar webinar dengan tema "Beban Berat Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat".

Presiden Jokowi Minta Bawaslu Tindak Tegas Cegah Pelanggaran Pemilu

Selain Romo Bagus, diskusi tersebut juga diisi oleh narasumber seperti Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo yang juga Mantan Komisioner KPU RI, DR Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Romo Bagus menjelaskan hal-hal yang dikhawatirkan oleh para rektor dalam konteks pemilu saat ini, terutama dalam praktik demokrasi yang substansial.

"Kita tidak ingin bahwa pemilu itu hanya menjadi ajang untuk kompetisi kuasa dengan mekanisme yang kotor dan tidak transparan. Kita meyakini pemilu itu harus menjadi pendidikan politik terutama bagi moral bangsa," terang Bagus.

Dia pun menekankan kekhawatiran para akademisi terhadap kualitas demokrasi dan pemilu saat ini berdasarkan gejala-gejala politik yang ramai di ranah publik. Menurutnya, kontestasi pemilu dan demokrasi saat ini hanya dikuasai oleh segelintir kelompok tertentu, tidak partisipatif.

"Kita mengimbau untuk itu pemilu mendatang tidak dikuasai oleh elit-elit partai politik yang nyatanya didominasi ketokohan sosok dinasti berbasis keturunan atau citra tertentu. Padahal seharusnya berbasis program atau improvement bagi masyarakat, apalagi jika sosok tersebut belum teruji kiprah sesungguhnya," katanya.

Editor: Faieq Hidayat