Rencana Pemindahan Ibu Kota, BMKG: Kalimantan Relatif Aman dari Gempa

JAKARTA, iNews.id, – Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta. Berdasarkan tiga opsi yang disiapkan Kementerian PPN/Bappenas, Presiden Joko Widodo setuju untuk memindahkan Ibu Kota ke luar Pulau Jawa.

Keputusan tersebut muncul dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta. Kendati demikian belum diputuskan daerah mana yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru. Salah satu wilayah yang kerap disebut yakni Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Baca Juga

Presiden Zionis Dambakan Israel-Arab Saudi Berdamai, lalu Merayakannya Bersama Mohammed bin Salman

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Rahmat Triyono menilai ide memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan logis jika mengacu pada faktor kebencanaan. Kalimantan merupakan pulau yang memiliki faktor kegempaan relatif lebih kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia.

Rahmat menjelaskan, Kalimantan tidak berada di Zona Megathrust atau zona tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Jika ada gempa, kata Rahmat, Pulau Kalimantan tidak terlalu banyak terkena dampak.

Baca Juga

Ibu Kota Dipindah ke Luar Jawa, Ini Kata Wali Kota Palangka Raya

"Karena sumber gempanya agak jauh, tidak ada di Kalimantan. Kalau pun ada itu hanya secara lokal dan itu tidak berdampak serius sampai merusak. Sumber gempa itu ada di sepanjang barat Sumatera mulai dari megathrust itu," ujarnya seusai diskusi Polemik MNC Trijaya Network di d'consulate, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5/2019).

Dia menuturkan, dilihat dari sejarah kegempaan, BMKG mencatat Kalimantan relatif tidak banyak terjadi gempa bumi yang menimbulkan kerusakan berat hingga korban dalam jumlah banyak. Namun dia menegaskan bukan berarti tidak ada gempa di sana.

Baca Juga

Jokowi Minta Ibu Kota RI Dipindah, Ini 3 Kota Ideal Pengganti Jakarta

"Memang dari sejarah kegempaan Kalimantan itu relatif aman ya bukan berarti tidak ada gempa, kalupun ada gempa itu tidak sampe menimbulkan korban serius," ujarnya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro sebelumnya mengungkapkan, ada sejumlah syarat bagi kota yang akan menjadi calon Ibu Kota Indonesia. Pertama, lokasinya harus strategis di tengah wilayah Indonesia. Kedua, ada lahan luas milik pemerintah atau BUMN.

Ketiga, wilayahnya harus bebas bencana gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, erosi, dan kebakaran hutan atau gambut.

Editor: Zen Teguh