Rencana Tukar Guling Geo Dipa dan PNM Batal, Ini Penyebabnya

BOGOR, iNews.id - Rencana pengalihan kepemilikan PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) batal usai tidak mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Utama Geo Dipa Energi Yudistian Yunis menjelaskan, rencana tukar guling tersebut sebelumnya sempat mengemuka pada masa Purbaya Yudhi Sadewa masih menjabat Menteri Keuangan.

Baca Juga

Geo Dipa Targetkan Bauran Energi Panas Bumi Capai 10 Persen 2 Tahun ke Depan

“Di Agustus yang lalu, bersamaan dengan pemberitaan Pak Menteri (saat itu Purbaya Yudhi Sadewa), disampaikan bahwa tidak jadi antara Geo Dipa dengan PNM karena tidak diberikan izin oleh Presiden,” ucap Yudistian saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Yudistian menambahkan, sebelum Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi dibentuk, keberadaan Geo Dipa sempat menjadi sorotan sejumlah entitas BUMN. 

Baca Juga

Yudistian Yunus Dilantik Jadi Dirut Geo Dipa Energi, Ini Pesan Sri Mulyani

Perusahaan pengembang energi panas bumi tersebut bahkan sempat diarahkan untuk melebur ke dalam ekosistem PT Pertamina (Persero) maupun PT PLN (Persero).

Sebagai informasi, Geo Dipa merupakan BUMN berstatus Special Mission Vehicle (SMV) di bawah pembinaan dan pengawasan langsung Kementerian Keuangan. Perusahaan tersebut memiliki mandat untuk mengakselerasi penyediaan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

Baca Juga

Perkuat Pengembangan Geothermal, Erick Ingin Merger Anak Usaha Pertamina-PLN dengan Geo Dipa

“Itu (Geo Dipa Energi) dianggap salah kamar. Kok ada energi di Kementerian Keuangan?” ucapnya.

Yudistian menyebut, pandangan tersebut kemudian memunculkan opsi untuk mengalihkan Geo Dipa ke bawah naungan Danantara. Namun, dalam pembahasan lanjutan bersama Purbaya, muncul pertimbangan strategis untuk mempertahankan Geo Dipa di bawah Kementerian Keuangan.

Baca Juga

Lantik Dirut Geo Dipa Energi, Sri Mulyani Soroti Harga BBM dan Batu Bara

Yudistian menilai keberadaan perusahaan energi panas bumi di Kementerian Keuangan penting sebagai salah satu fondasi dalam merancang kebijakan fiskal berbasis ekonomi hijau.

“Kalau kita mau menyusun ekosistem green economy, itu harus punya alat fiskal. Alat fiskalnya itu kalau green economy, underlying yang paling utama infrastrukturnya adalah energi dulu,” tuturnya.

Dengan batalnya rencana pertukaran tersebut, Geo Dipa tetap menjalankan perannya sebagai SMV Kementerian Keuangan dalam mendukung penyediaan energi bersih dan pengembangan instrumen pembiayaan hijau.

“Tapi kalau dia (Geo Dipa Energi) ada di Kementerian Keuangan, boleh jadi kita bisa meng-establish atau meng-crafting green economy,” ujarnya.

Editor: Aditya Pratama