Respons Bos Danantara usai Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN

JAKARTA, iNews.id - CEO Danantara, Rosan Roeslani buka suara terkait Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Adapun, saat ini pihaknya masih menggodok tiga opsi penyelesaian utang konstruksi proyek tersebut.

Rosan menuturkan, ketiga opsi tersebut nantinya baru akan ditawarkan kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, serta kementerian koordinator.

Baca Juga

Perampokan Perhiasan Rp1,69 Triliun di Museum Louvre Ternyata Dibantu Orang Dalam

"Kalau masalah Whoosh saya juga sampaikan ke semua menteri, kemarin juga ke Pak Purbaya (Menkeu). Bahwa kita sedang mengevaluasi penyelesaian Whoosh ini secara keseluruhan, secara komprehensif," kata Rosan saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Dia menambahkan, setelah hasil evaluasi selesai dan matang, pihaknya akan mempresentasikan kepada Kementerian Keuangan dan kementerian terkait untuk pengambilan keputusan penyelesaian utang Whoosh.

Baca Juga

Utang Kereta Cepat: Warisan Jokowi yang Menguras Kantong Anak Cucu

"Jadi evaluasi ini tentunya akan kita finalisasi segera, dan baru kita akan bawa untuk diambil keputusan bersama yang terbaik. Itu yang akan kita lakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menyebut beberapa opsi tengah dikaji untuk penyelesaian utang proyek Whoosh. Seperti penambahan ekuitas (equity injection), atau opsi lain yakni alih status infrastruktur menjadi milik pemerintah.

Baca Juga

Siapa Tanggung Jawab Utang Kereta Cepat? Ini Saran Pengamat Kebijakan Publik

"Ada beberapa alternatif termasuk di dalamnya, infrastruktur kita pikirkan juga apakah ini kita jadikan BLU (Badan Layanan Umum) dan segala macam. Tetapi intinya kita ingin KCIC berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak, di satu sisi kita ingin kualitas kereta api Indonesia sebagai perusahaan yang melayani publik semakin baik," ucap Dony, Kamis (9/10/2025).

Baca Juga

2 Tahun Operasional, Kereta Cepat Proyek Strategis Era Jokowi Dihantui Utang Rp116 Triliun

Selain itu, terkait opsi penambahan ekuitas, Dony menjelaskan salah satu akar persoalan terletak pada porsi ekuitas KAI yang terlalu kecil dibandingkan dengan nilai pinjaman besar untuk membangun proyek Kereta Cepat Whoosh.

"Salah satu opsi tentu saja adalah bagaimana kita menambah equity kita. Karena ini loan-nya cukup besar, sementara ekuitas yang kita tempatkan waktu itu terlalu kecil," kata dia.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pembayaran utang Whoosh merupakan tanggung jawab Danantara. Hal ini berkaitan dengan perubahan status perusahaan yang bukan lagi buka di bawah Pemerintah, tapi Badan Pengelola Investasi Danantara.

"Bukan nggak dibayar, tapi (lewat) Danantara, bukan APBN. Arahan saya maunya ke sana. Kalau dulu kan semuanya pemerintah. Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk Danantara. Dia cukup mampu untuk itu (membayar utang)," ucap Purbaya.