Respons Hendropriyono soal Forum Purnawirawan TNI Desak Pemakzulan Gibran

JAKARTA, iNews.id - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (HOR) (Purn) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono merespons desakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) terkait pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Apa katanya?

“Itulah saya bilang, kenapa mesti ribut terus-terusan,” kata Hendropriyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).  

Baca Juga

5 Fakta Al-Majd Europe, Perusahaan Fiktif yang Mengevakuasi Paksa Warga Gaza ke Luar Negeri

Dia menilai polemik soal pemakzulan sebaiknya tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, jika ada pihak yang memiliki tujuan tertentu, seharusnya bisa dilakukan secara tenang, bukan dengan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

“Kalau mau punya begitu-begitu emangnya nggak bisa kalau kita diam-diam saja kita kerja? Yang penting berhasil kalau memang mau punya tujuan sesuatu ya. Yang penting berhasil. Nggak usah kayak begitu,” ujarnya.

Baca Juga

Jokowi Kembali Singgung Sosok di Balik Polemik Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Hendropriyono juga mengingatkan setiap kegaduhan berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan. Pemerintah, kata dia, tetap harus memikul tanggung jawab penuh apabila terjadi kekeliruan.

Sementara, kata dia, orang-orang yang memberikan usul tidak menanggung beban yang sama.

Baca Juga

Ketua DPR soal Surat Pemakzulan Gibran: Prosesnya Masih dalam Mekanisme yang Ada

Baca Juga

Jokowi Curiga Ada Agenda Besar di Balik Isu Ijazah Palsu hingga Pemakzulan Gibran

“Kalau ribut-ribut begitu jadinya pemerintah kita itu nanti saya takut terbawa. Karena pemerintah kan harus tanggung jawab kalau sampai salah. Yang usul-usul ini tanggung jawabnya apa? Kalau negeri hancur emang dia bilang ‘Saya nggak ngomong begitu,’ padahal begitu kan,” tegasnya.

Sebelumnya, FPP TNI kembali berkirim surat ke DPR, MPR dan DPD untuk meminta tanggapan atas surat pertama terkait usulan pemakzulan Wapres Gibran. Surat Nomor: 005/FPP-TNI/VIII/2025 tertanggal 19 Agustus 2025 itu ditandatangani empat tokoh FPP TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.

Baca Juga

Jokowi Cium Agenda Politik Besar di Balik Isu Ijazah Palsu dan Pemakzulan Gibran

Surat berkop Purna Wira Satya Bhakti Forum Purnawirawan Prajurit TNI tersebut telah diserahkan oleh Forum Purnawirawan TNI ke Sekretariat DPR-MPR pada 27 Agustus 2025.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, surat juga ditembuskan kepada Wakil Preside ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Editor: Rizky Agustian