Respons Istana soal Usulan Gibran Berkantor di IKN

JAKARTA, iNews.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons usulan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menyatakan pemerintah tidak berencana membentuk aturan tersebut.

Meski begitu, Prasetyo pun mengatakan Istana terbuka dan menerima setiap usulan. 

Baca Juga

Wanita AS Lahir Tanpa Otak Rayakan Ultah ke-20, Padahal Prediksi Dokter Hanya Bertahan Hidup 4 Tahun

“Kan tadi sudah dijelaskan, IKN, kita terima semua masukan, tapi tidak ada rencana seperti itu,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Dia menegaskan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sedang mengejar target penyelesaian seluruh sarana dan prasarana IKN.

Baca Juga

PDIP Respons NasDem Usul Gibran Segera Pindah ke IKN: Laksanakan UU Saja

“Tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, Gibran menyatakan kesiapan untuk bertugas di mana saja, termasuk di IKN. Apalagi, jika hal itu merupakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto. 

Baca Juga

Upacara Peringatan HUT Ke-80 RI Digelar di Jakarta Bukan IKN, Ini Kata Jokowi

Dia mengaku juga terbuka untuk menerima penugasan terkait percepatan pembangunan di Papua.

Baca Juga

Gibran Buka Suara soal Lokasi Upacara HUT ke-80 Digelar di Jakarta, Bukan IKN

“Saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujar Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Dia menyebut lokasi kerja bersifat fleksibel dan tidak terikat pada satu titik saja. 

“Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten di Jawa Tengah. Ini kita dimana pun kita jadikan kantor,” lanjutnya.

Partai NasDem sebelumnya mengusulkan dua arah kebijakan alternatif yang realistis. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara maka keppres yang mengatur pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Jakarta ke IKN harus segera diterbitkan. 

"Terbitkan pula keppres tentang pemindahan kementerian/lembaga dan ASN secara bertahap ke IKN, dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian/lembaga prioritas," ujar Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di NasDem Tower, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

Dia berharap pemerataan pembangunan nasional, termasuk Indonesia timur dan Papua, diharapkan bisa lebih cepat melalui kehadiran wapres di IKN.

“Dengan berkantornya wakil presiden di IKN, pembangunan Indonesia timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” terang Wakil Ketua DPR ini.

Editor: Rizky Agustian