Respons Kabasarnas soal Keluarga Pendaki Brasil Juliana Marins Mau Tuntut RI

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii merespons rencana keluarga pendaki Brasil, Juliana Marins yang tewas usai jatuh ke jurang Gunung Rinjani, menuntut pemerintah Indonesia. Dia memastikan tim SAR dan relawan telah melaksanakan tugas secara maksimal.

"Saya sampaikan bahwa Badan SAR Nasional sesuai tugasnya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Syafii usai rapat bersama Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Baca Juga

Konflik Diplomatik Makin Panas, Jepang Peringatkan Warganya di China

Dia tak memempermasalahkan rencana tuntutan tersebut. Basarnas, kata dia, akan menyampaikan sesuai apa yang menjadi porsi kewenangannya.

"Saya rasa Basarnas akan menyampaikan sesuai porsi Basarnas. Basarnas melaksanakan tugas kemanusiaan diawali sejak informasi diberikan sampai korban bisa dievakuasi," ujarnya.

Baca Juga

Yusril: Pemerintah Brasil Tak Pernah Protes Resmi soal Kematian Juliana Marins

Sementara itu, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengaku sudah mendengar kabar pihak keluarga Juliana Marins hendak menuntut pemerintah Indonesia. Menurutnya, gugatan tersebut difasilitasi oleh lembaga swadaya masyarakat di sana.

"Gugatan diajukan dari pihak keluarga, yang kedua melalui semacam badan NGO di sana, bukan resmi dari pemerintah (Brasil)," kata pria yang akrab disapa BG itu di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). 

Baca Juga

Menhut Siap Tanggung Jawab jika Keluarga Juliana Marins Tuntut RI

Baca Juga

Jenazah Juliana Marins Dipulangkan ke Brasil, Autopsi Ungkap Fakta Mengerikan

Dia memastikan, Indonesia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Brasil melalui pihak kedutaan.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu memastikan, pemerintah akan memperketat standar operasional prosedur (SOP) bagi wisatawan yang akan mendaki ke gunung. 

Baca Juga

Jenazah Pendaki Juliana Marins Diterbangkan ke Brasil Selasa Dini Hari

"SOP-nya harus kita perketat. Standar keamanannya harus kita perketat. Yang kedua, tingkat kesiapan kalau ada kejadian, harus siap. Termasuk para pemandu harus ada standarnya. Jangan seperti yang ini, pemandu juga nggak jelas," ujarnya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, pemerintah Brasil tak pernah mengirim nota diplomatik terkait kematian pendaki Juliana Marins di Gunung Rinjani. Diketahui, beredar kabar pemerintah Brasil ingin membawa kasus Juliana ke ranah hukum.

Yusril mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Luar Negeri Sugiono terkait hal tersebut.

Menurutnya, pihak Brasil yang mempertanyakan kasus kematian Juliana adalah lembaga independen, bukan pemerintah.

"Yang bersuara lantang atas insiden kematian Juliana Marins ini adalah pembela HAM dari The Federal Public Defender's Office of Brazil (FPDO), sebuah lembaga independen negara seperti Komnas HAM di sini, yang menangani advokasi atas laporan kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil,” kata Yusril di Jakarta Selatan, Jumat (4/7/2025).

Editor: Rizky Agustian