Respons Komisi X soal Desakan Buka Riwayat Pendidikan Anggota DPR
JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani menyoroti desakan keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, desakan itu merupakan aspirasi masyarakat yang perlu dihormati
“Saya kira aspirasi masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan patut dihormati,” ujar Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Adapun, desakan ini meminta pimpinan DPR untuk mendorong seluruh anggota legislator membuka rekam jejak pendidikan dari tingkat menengah hingga perguruan tinggi. Bahkan, desakan ini tertuang dalam petisi daring yang sudah diteken lebih 17.000 orang per Minggu (15/11/2026).
Lalu menuturkan, legislator adalah pejabat publik. Untuk itu, dia menilai keterbukaan informasi mengenai latar belakang dan riwayat pendidikan menjadi bagian dari akuntabilitas kepada masyarakat.
“Namun, terkait verifikasi keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan anggota DPR, hal tersebut merupakan kewenangan KPU sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
“Prinsipnya, kita mendukung transparansi, tetapi semuanya harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku,” tuturnya.
Lebih lanjut, Lalu menyampaikan, setiap anggota DPR harus memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yang ditetapkan oleh KPU, termasuk persyaratan pendidikan dan dokumen ijazah.
Namun, proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen tersebut menjadi bagian dari tahapan yang dilaksanakan KPU.
“Jadi, untuk memastikan bagaimana proses verifikasi dilakukan, tentu lebih tepat jika ditanyakan langsung kepada KPU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan,” ucap Lalu.
“Kita menghormati seluruh mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan,” katanya.
Editor: Aditya Pratama