Respons Muhammadiyah soal Ormas Keagamaan Diizinkan Kelola Tambang

JAKARTA, iNews.id - Muhammadiyah merespons soal pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi masyarakat atau ormas keagamaan. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menyebut, izin tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

Baca Juga

Fenomenal! Warga Muslim New York Rayakan Kemenangan Bersejarah Zohran Mamdani

Mu'ti menegaskan, pihaknya sampai saat ini belum pernah mendapatkan tawaran untuk mengelola tambang.

"Tidak ada tawaran untuk Muhammadiyah," kata Mu'ti dalam pesannya, Sabtu (1/6/2024).

Baca Juga

Jokowi Resmi Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Diketahui, aturan pemberian Wilayah IUPK (WIUPK) kepada ormas keagamaan diatur dalam Pasal 83A PP Nomor 25 Tahun 2024.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," dikutip dari Pasal 83A ayat (1).

Berdasarkan penjelasan tentang Pasal 83A, ormas keagamaan itu menjalankan kegiatan di bidang ekonomi.