Respons PDIP soal Jokowi Minta Maaf ke Rakyat

JAKARTA, iNews.id - PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada rakyat menjelang akhir jabatannya. PDIP menilai kebijakan yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu sebelum meminta maaf.

Salah satu kebijakan yang disorot PDIP yakni data impor beras. Partai berlambang banteng itu menilai ada manipulasi terhadap data-data yang disampaikan.

Baca Juga

AS Undang Pejabat Qatar, Turki, dan Mesir untuk Dorong Fase Kedua Gencatan Senjata Gaza

"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Sabtu (3/8/2024) malam.

Baca Juga

Momen Presiden Jokowi Minta Maaf saat Zikir Kebangsaan: Saya Tidak Sempurna

Menurut Hasto, Jokowi seharusnya mempertanggungjawabkan hal itu terlebih dahulu. Kemudian baru bisa meminta maaf kepada rakyat.

"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," tutur Hasto.

Baca Juga

Ketua Umum MUI ke Jokowi: Kami Juga Minta Maaf, Kadang Suuzan dan Bikin Repot

Sebelumnya, Jokowi meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jelang purnatugas pada Oktober 2024 mendatang. Dia menyampaikan maaf atas kesalahan yang diperbuat selama memimpin negara bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.

“Dalam kesempatan yang baik ini di hari pertama bulan kemerdekaan bulan Agustus dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini,” kata Jokowi dalam Zikir dan Doa Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Baca Juga

Presiden Jokowi Minta Maaf jelang Purnatugas: Saya Tidak Sempurna, Manusia Biasa

“Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai presiden Republik Indonesia dan sebagai wakil presiden Republik Indonesia,” sambungnya.

Dia mengakui tidak bisa memenuhi seluruh harapan masyarakat selama menjadi kepala negara. “Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak, kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak,” ujarnya.

Editor: Rizky Agustian