Restu Jokowi Jadi Kunci Memenangkan Pertarungan Ketua Umum Partai Golkar

JAKARTA, iNews.id, - Restu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi faktor penting untuk memenangkan pertarungan Ketua Umum Partai Golkar. Kedekatan dan akses dengan Jokowi akan menjadi nilai lebih bagi calon ketua umum dalam meraih suara.

Restu Jokowi sebagai kunci itu diyakini Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dalam diskusi Indopol Reasearch Center bertajuk 'Memanas Jelang Kontestasi; Membaca Restu Jokowi', di Hotel Puri Denpasar, Jakarta, Minggu (7/7/2019).

Mahathir Mohamad: PM Anwar Ibrahim Menyerahkan Malaysia kepada AS, Langkah Bodoh!

"Saya yakin bahwa restu Pak Jokowi penting, penting buat Golkar, penting buat Jokowi," kata Andi. Dia berharap saat kontestasi nanti, jangan sampai terjadi kegaduhan. Apalagi dalam pandangannya Jokowi tidak suka dengan kegaduhan politik.

Menurut dia, alangkah lebih baiknya apabila persaingan itu diwarnai dengan kontestasi dukungan dari internal partai Golkar. Dengan begitu, Jokowi juga akan melihat sosok mana yang dianggap layak menjadi ketua umum.

Hal senada diungkapkan Burhanuddin. Dia menilai restu Jokowi menjadi faktor yang bisa membuat caketum Partai Golkar memenangkan kontestasi dalam musyawarah nasional (munas) mendatang. Dua nama yang saat ini diperkirakan bakal menjadi caketum, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo dinilainya sama-sama punya akses ke kekuasaan.

"Saya masih yakin dengan tesis, siapapun yang menang di munas mendatang sangat ditentukan apakah si calon memiliki restu dari kekuasaan atau tidak," kata Burhanudin.

Menurut dia, Airlangga merupakan menteri di Kabinet Kerja, ketika terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar membuat Jokowi memberikan semacam dispensasi. Adapun Bamsoet yang saat ini sebagai Ketua DPR memiliki posisi ketatanegaraan yang sederajat dengan Presiden sehingga punya akses langsung ke Jokowi.

Dia menjelaskan, yang juga menjadi isu pelaksanaan munas yakni strategi siapa yang akan memenangkan kontestasi. Bila munas berlangsung pada Desember 2019, hampir pasti Bamsoet tidak lagi menjadi Ketua DPR karena masa jabatan habis di Oktober.

Di sisi lain, Airlangga juga kemungkinan tidak lagi menjadi menteri. "Namun buat saya, Jokowi tentu tidak melihat dari sisi kedekatan saja tapi juga misalnya sisi kepemimpinan masing-masing calon ketua umum harus mampu memastikan Jokowi soft landing di periode kedua," ujarnya.

Editor: Zen Teguh