RI Anggota Tidak Tetap DK PBB, Poros Maritim Harus Jadi Program Utama

Felldy Utama ยท Jumat, 04 Januari 2019 - 11:48 WIB
RI Anggota Tidak Tetap DK PBB, Poros Maritim Harus Jadi Program Utama

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id – Indonesia resmi kembali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Kamis (3/1/2019) kemarin. Status keanggotaan tersebut diharapkan dapat makin merefleksikan politik luar negeri Indonesia ke depan.

“Visi Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus menjadi program utama Indonesia saat menjadi anggota tidak tetap DK PBB, terutama terkait implementasi pilar kelima yaitu mewujudkan pertahanan maritim yang andal,” ungkap Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu menuturkan, pertahanan maritim yang mampu menjaga stabilitas keamanan perairan Indonesia dapat dicapai melalui hard power (kekuatan keras) dan soft power (kekuatan lunak). Upaya menggunakan hard power ditempuh melalui Program Marine Expeditionary Force (MEF) atau kekuatan ekspedisi laut, sedangkan soft power ditempuh melalui diplomasi maritim.

“Sebagai bentuk nyata implementasi pilar keempat poros maritim dunia, maka diplomasi maritim dapat diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai mediator konflik Laut Cina Selatan. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, maka Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk mengusulkan berbagai alternatif solusi konflik,” ujar Nuning.

Dia berpendapat, para diplomat Indonesia dapat memperoleh political capital atau modal politik untuk mengundang semua pihak berkepentingan guna mempercepat solusi atas konflik Laut Cina Selatan sesuai Hukum Laut Internasional 1982. Indonesia juga dapat menyiapkan para diplomat yang akan mengawaki pos tersebut di PBB dalam bentuk tim terpadu, tidak saja para pejabat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tetapi juga para pejabat dari berbagai instansi yang menangani pertahanan maritim, seperti perwira TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan lain-lain.

Nuning mengatakan, selain hard power dan soft power, Indonesia juga dapat mengoptimalkan smart power. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia sebagai pemimpin ASEAN juga dapat memperkokoh jejaring dengan berbagai negara dan organisasi internasional yang menangani keamanan global.

Menurut dia, smart power Indonesia dapat dijabarkan ke dalam berbagai program aksi ASEAN Political-Security Community (APSC) untuk mewujudkan perdamaian di berbagai belahan dunia yang dilanda konflik. Periode 2019–2020 dapat menjadi peluang Indonesia menjadi pemain global yang sesungguhnya sebagai penjaga perdamaian dunia.

Smart power, kata Nuning, dapat ditunjukkan dengan memberikan kesempatan beberapa perwira tinggi (pati) TNI untuk menjadi komandan misi PBB, seperti pati TNI AL berbintang tiga sebagai komandan maritim Misi PBB di Libanon (UNIFIL maritime task force commander). “Promosi jabatan tersebut juga sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia untuk berperan aktif menjaga perdamaian di Timur Tengah,” ucapnya.

Editor : Ahmad Islamy Jamil