RI Masuki Puncak Kemarau, Puan Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Kekeringan
JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengantisipasi dampak musim kemarau yang sudah mulai memasuki puncaknya. Dia juga mengingatkan pentingnya mitigasi bencana kekeringan yang kerap terjadi saat kemarau.
“Antisipasi bencana kekeringan harus dilakukan mengingat saat ini kita sudah memasuki puncak musim kemarau. Pemerintah perlu memetakan daerah-daerah rawan kekeringan dan segera mengatasi saat terjadi masalah,” kata Puan, Jumat (2/8/2024).
Untuk diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi kekeringan ekstrem di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, sejumlah daerah yang juga mengalami kekeringan di antaranya seperti di Jawa Barat, Aceh, Sumatera Selatan, dan Banten.
Berdasarkan analisis, mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih.
“Terutama bagi wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan ekstrem di mana masalah kekeringan ini diperkirakan akan terjadi hingga akhir bulan September,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan pun menyoroti sejumlah wilayah yang sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan seperti Jawa Barat dan Aceh Besar. Kemudian hampir 70% wilayah Jateng dan Jatim juga sudah berada dalam status siaga darurat kekeringan, termasuk Kota Solo yang berencana meningkatkan status.
“Pemerintah perlu melakukan berbagai persiapan dan tindakan antisipatif untuk meminimalisir dampak buruk kekeringan,” ungkap Puan.
Puan mengingatkan pentingnya meningkatkan frekuensi dan kapasitas air bersih ke daerah-daerah yang terdampak kekeringan sehingga distribusi air bersih untuk warga dapat segera disalurkan.
“Penting juga memperhatikan dampak kekeringan di sektor pertanian karena ketiadaan air dapat mempengaruhi produksi tani. Pastikan waduk untuk pengairan dalam keadaan cukup selama masa musim kemarau,” katanya.
Lebih lanjut, Puan juga meminta pemerintah mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah yang kerap mengalami karhutla seperti di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ia menekankan pentingnya sinergi antar-instansi terkait.
“Karhutla marak terjadi saat musim kemarau datang. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pengetatan patroli. Siapkan juga fasilitas pendukung dan infrastruktur untuk memadamkan api,” katanya.
Editor: Faieq Hidayat