Ribka Tjiptaning Bikin Geger Usai Tolak Vaksin Covid-19, Ini Tanggapan PDIP

JAKARTA, iNews.id - Pernyataan politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak disuntik vaksin Covid-19 dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, Selasa (12/1/2021) Budi Gunadi Sadikin menjadi viral. Pernyataan anggota Komisi IX DPR itu bertolak belakang dengan program vaksinasi Covid-19 yang mulai dilakukan pemerintah.

Tayangan berdurasi 03.44 detik itu viral di media sosial. Sontak pernyataannya memicu polemik di masyarakat.

NATO Bisa Lumpuhkan Jet-jet Tempur Rusia Tanpa Senjata Canggih, Ini Caranya

"Saya tetap tidak mau divaksin. Maupun semua usia boleh divaksin dan anak cucu saya di Jakarta denda Rp5 juta karena menolak vaksin, mending gue bayar," kata Ribka seperti yang dikutip dalam video TV Parlemen, Rabu (13/1/2021).

Ribka beralasan Bio Farma sebagai lembaga kesehatan yang menangani vaksin Sinovac belum memaparkan hasil uji klinis yang ketiganya. Dia pun mencontohkan beberapa kasus vaksin yang tidak jelas uji klinisnya.

Update 13 Januari: Positif Covid-19 di Sulsel Bertambah 648, Total Jadi 38.414

Seperti misalnya vaksin polio untuk anti polio di Sukabumi malah lumpuh layu. Kemudian anti kaki gajah di Majalaya meninggal 12 orang karena ditolak dibeberapa negara dan di Indonesia diterima dengan harga Rp1,3 Triliun.

Ribka pun bertanya kepada Menteri Kesehatan Budi Sadikin yang hadir perihal vaksin mana yang akan diberikan gratis. Sebab, dia menerima informasi ada lima macam jenis vaksin yang berbeda harga. Mulai dari Rp100.000 hingga Rp2 Juta.

Vaksinasi Covid-19 di Aceh Digelar 15 Januari, Gubernur Jadi Orang Pertama Disuntik

"Pasti yang gratis yang murah untuk orang miskin," ujarnya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan PDIP sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat. Apa yang dilakukan Pemerintah termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi,” kata Hasto, Rabu.

Terkait pernyataan Ribka Tjiptaning yang kontroversial, Hasto mengatakan bahwa jika melihat pernyataan secara menyeluruh sebagai satu kesatuan pesan, apa yang disampaikan Ribka Tjiptaning adalah mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

”Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang tampak dari pelayanan PCR, di dalam praktik dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar,” katanya.

Menurut Hasto, komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik Ribka Tjiptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan.

”Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut, sikap Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan,” tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq