Rieke Diah Pitaloka: Badak Punya Hak Asasi Tidak Dipindahkan dari Habitatnya di Ujung Kulon
JAKARTA, iNews.id - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menolak upaya pelestarian badak jawa dengan memindahkan satwa langka tersebut dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Dia menilai pemerintah seharusnya menjaga kelestarian habitat badak bercula satu itu agar tidak rusak akibat aktivitas manusia.
“Aduh, jangan sampai itu. Taman Nasional Ujung Kulon itu legend. Ada badak bercula satu di sana. Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya,” kata Rieke dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAMNatalius Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Rieke juga menyinggung kemampuan badak jawa bertahan hidup di habitatnya, meskipun kawasan tersebut memiliki sejarah letusan Gunung Krakatau. Dia pun mempertanyakan wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon.
“Itu badak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Rieke turut menyoroti pemberitaan mengenai perairan sekitar Ujung Kulon yang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Dia merujuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 tentang wilayah pertambangan di Provinsi Banten.
Menurut Rieke, penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi perlu ditelusuri untuk memastikan kebijakan tersebut tidak mengancam lingkungan, kehidupan nelayan, maupun masyarakat adat.
Dia menjelaskan, status WUP tidak otomatis berarti pemerintah telah memberikan izin eksplorasi atau operasi pertambangan. Namun, penetapan tersebut dapat menjadi dasar bagi penentuan wilayah izin usaha pertambangan.
“Juga mohon ditelusuri juga, kita sama-sama nih. Kalau dibilang kerja sama, mari kita kerja sama, telusuri. WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya?,” katanya.
Rieke meminta pemerintah melakukan audit terbuka terhadap keputusan Menteri ESDM tersebut. Dia juga mendesak pemerintah membuka peta digital dan dasar ilmiah yang digunakan dalam penetapan wilayah pertambangan.
Menurutnya, data tersebut perlu dibandingkan dengan batas kawasan konservasi, tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup masyarakat lokal dan adat.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengusulkan penundaan penerbitan izin pertambangan di lokasi yang dipersoalkan sampai kajian dampak lingkungan dan HAM serta konsultasi dengan masyarakat diselesaikan.
Bahkan, Rieke mendesak pemerintah mencabut terlebih dahulu keputusan menteri yang menetapkan wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah pertambangan.
“Kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,” ucapnya.
Editor: Donald Karouw