Rieke Ungkap Dugaan Salah Tangkap di Tasikmalaya, Mirip Kasus Vina Cirebon?

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan kasus dugaan salah tangkap di Tasikmalaya, Jawa Barat. Bahkan, kasus ini dinilai mirip kasus Vina Cirebon.

"Ini terkait ada kasus salah tangkap, indikasi kuat, dalam kasus pengeroyokan anak-anak," kata Rieke dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Selasa (21/1/2025).

Baca Juga

Militer AS Ngamuk Lagi, Serang Kapal-kapal Diduga Angkut Narkoba, 8 Orang Tewas

Sementara itu, kuasa hukum anak yang diduga korban salah tangkap, Nunu Mujahidin menjelaskan, kasus ini bermula dari adanya insiden pengeroyokan di Kota Tasikmalaya pada 17 November 2024.

Polisi lalu menangkap 10 orang. Dari jumlah itu, satu orang dewasa dan empat anak-anak dijadikan tersangka, sementara sisanya saksi.

Baca Juga

Keras! Rieke Diah Pitaloka Kritik Bupati Konsel Pecat Camat Baito di Kasus Guru Supriyani

"Pada saat penangkapan, penyidik baru melakukan pemeriksaan kepada korban. Dua korban menyatakan mereka tak mengenal pelaku. Polisi tanpa bukti cukup melakukan penangkapan anak yang sekarang diproses di pengadilan," kata Nunu.

Menurut Nunu, anak-anak yang ditangkap dimintai keterangan tanpa didampingi penasihat hukum, orang tua, maupun Badan Pemasyarakatan (Bapas).

Tak hanya itu, para orang tua juga tak diberitahu untuk menyediakan pendampingan hukum kepada anak-anak. Nunu menduga, polisi telah salah tangkap.

"Yang jadi masalah adalah bukti-bukti persidangan. Semua bukti tidak ada kaitannya dengan perkara pengeroyokan, contohnya helm, dua unit motor, tiga helm, hoodie, sama kaus yang semuanya itu diambil setelah BAP dua hari, dan alat membacok itu tidak didukung, dalam berkas perkara itu tidak muncul," kata Nunu.

Merespons hal itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman pun membuka kemungkinan untuk memanggil Kapolres Tasikmalaya Kota untuk meminta penjelasan terkait adanya dugaan salah tangkap tersebut. 

Meski tidak bisa mengintervensi proses peradilan, dia mengatakan Komisi III DPR memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan keadilan. Apalagi, dari penuturan kuasa hukum dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus tersebut cukup mencurigakan.

"Kita lihat. Kita dapat data kan, dengan akal sehat," kata Habiburokhman.

Editor: Reza Fajri