RUU Mulai Dibahas, Hakim bakal Berstatus Pejabat Negara Bukan Lagi PNS

JAKARTA, iNews.id - DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim. Status hakim akan diubah dari pegawai negeri sipil (PNS) menjadi pejabat negara. 

Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan perubahan status ini menjadi salah satu dari 8 isu pokok yang diatur dalam RUU Jabatan Hakim. Beleid ini akan memuat 12 bab dan 72 pasal.

Baca Juga

Pemerintah Suriah dan Pasukan Kurdi SDF Sepakat Gencatan Senjata 4 Hari

"(Isu pokok) pertama adalah pokok pengaturan mengenai perubahan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara," kata Bayu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Bayu memaparkan perubahan status ini diatur dalam bab I RUU Jabatan Hakim yang memuat pengertian hakim. Sehingga beleid ini akan menjadi acuan untuk penerapan undang-undang lainnya.

Baca Juga

Hakim Ad Hoc Setop Mogok Sidang usai Ngadu ke DPR: Semoga sesuai Harapan

"Jadi secara langsung kita state, hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada di bawahnya," ujarnya.

Bayu menegaskan perubahan status menjadi pejabat negara ini juga termasuk bagi hakim ad hoc.

Baca Juga

Hakim Ad Hoc Adukan Minimnya Kesejahteraan ke DPR, Tunjangan Transportasi Cuma Rp40.000

"Termasuk hakim ad hoc. Jadi jaminan soal eksistensi hakim ad hoc itu ada dalam pengertian hakim di sini tanpa kita kemudian menyebut hakim-hakim dan hakim ad hoc," tuturnya.

Baca Juga

Hakim PN Jakpus Janji Tak Korupsi, Teken Pakta Integritas Siap Disanksi jika Melanggar

Editor: Rizky Agustian