RUU Perangi Islamofobia Lolos di DPR AS, Wapres DMDI Syafruddin: Kita Tunggu Sampai Disahkan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Presiden (Wapres) Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Komisaris Jenderal (Purn) Syafruddin mengapresiasi lolosnya RUU yang memerangi Islamofobia di DPR AS atau House of Representative. Dia berharap RUU yang berusaha memerangi gerakan antimuslim di Negeri Paman Sam itu segera disahkan.

"Kita menyambut positif (RUU islamofobia) akan bermanfaat terutama di negara-negara minoritas muslim, tapi belum diputuskan jadi UU. Kita (DMDI) menunggu saja," ujar Syafruddin, Senin, (20/12/2021). 

Baca Juga

Kepala Staf Pertahanan Inggris: Peluang Konflik dengan Rusia Sangat Kecil

Menurut Syafruddin, RUU Islamofobia yang diloloskan oleh DPR AS ini akan membuat negara-negara minoritas muslim di seluruh dunia kondusif. 

"Kita berharap karena banyak keanggotan DMDI itu negara-negara minoritas muslim, ya saya rasa akan kondusiflah suatu bangsa," kata Syafruddin. 

Syafruddin menjelaskan, DMDI saat ini memiliki banyak anggota dari negara-negara minoritas muslim. Mereka di antaranya Kamboja, Vietnam, Thailand, Srilangka, Jepang hingga Korea. 

"Negara- negara Asia disana kan minoritas muslim. Tapi tidak semua itu negara minoritas muslim (tidak kondusif) begitu," kata Syafruddin.

Diketahui, DPR AS pada Selasa (14/12/2021) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan Fraksi Partai Demokrat terkait pendirian kantor khusus untuk memerangi Islamofobia. 

Persetujuan itu menyusul insiden penghinaan bernada anti-Islam yang dilontarkan seorang anggota Kongres AS dari Partai Republik terhadap politikus Demokrat, beberapa waktu lalu. RUU itu berisi rencana pembentukan kantor Departemen Luar Negeri (Deplu) AS yang dikhususkan untuk mengatasi perilaku bias anti-Muslim di Amerika Serikat.

Dalam pengambilan suara di DPR AS, RUU itu mendapat persetujuan dengan dukungan 219 versus 212 suara anggota dewan yang menolak. Jumlah suara tersebut hampir sewarna dengan komposisi fraksi di parlemen AS, yang diisi oleh 221 politisi Demokrat dan 213 politisi Republik.

RUU tersebut diprakarsai oleh anggota DPR Ilhan Omar. Di dalamnya disebutkan, AS akan membentuk utusan khusus untuk memantau dan memerangi Islamofobia dan memasukkan kekerasan anti-Muslim yang disponsori negara dalam laporan hak asasi manusia tahunan Deplu AS.

Editor: Maria Christina