Saan Mustopa Tegaskan Langkah Hukum Gibran Tak Halangi DPR Usulkan Pemakzulan

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan langkah hukum Wakil PresidenGibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi proses politik di DPR terkait usulan pemakzulan. Menurutnya, upaya hukum Gibran dan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh anggota DPR dapat berjalan beriringan.

Saan mengatakan, kedua langkah tersebut merupakan hak yang harus dihormati. DPR tidak mempermasalahkan jika Gibran menempuh jalur hukum untuk menjawab polemik ijazah yang selama ini berkembang.

Baca Juga

Yusril Respons Gibran Mau Buktikan Ijazah Asli di PTUN: Gak Ada Gunanya

“Iya, enggak ada masalah lah kalau itu ya. Menurut saya,” kata Saan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Dia menilai Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Salah satu upaya yang bisa ditempuh yakni melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga

Gibran Niat Mundur, Anggota DPR Tegaskan Wacana Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Tetap Jalan

“Kita hormati hak seseorang untuk mencari keadilan. Misalnya Mas Gibran mau mencari, berupaya dulu menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini, baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya,” ujarnya.

Menurut Saan, keinginan Gibran menguji dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui pengadilan merupakan langkah yang wajar. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan pembelaan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Baca Juga

Gibran Siapkan PK Lawan Putusan MA yang Batalkan Suket Ijazah SMA

“Mas Gibran ingin membuktikan dulu nanti lewat jalur di pengadilan, misalnya PTUN, bahwa apa yang dimiliki itu mau diuji. Itu kan kita hormati saja,” tuturnya.

Di sisi lain, Saan menjelaskan bahwa wacana penggunaan hak menyatakan pendapat oleh anggota DPR juga memiliki dasar hukum. Dia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menjadi rujukan dalam pembahasan tersebut.

Baca Juga

PDIP Heran Gibran Niat Mundur tapi Ingin Buktikan Ijazah di PTUN: Mau Ulur Waktu

“Kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung kan. Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw