Satgas Covid-19 Sebut Keterlambatan Data Jadi Penyebab Penambahan Kasus Harian Tinggi
JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut penambahan kasus harian yang sangat tinggi karena terlambatnya data yang masuk. Keterlambatan ini membuat laporan kasus menumpuk.
“Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi bahkan tertinggi semenjak kasus covid-19 pertama masuk ke Indonesia salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk. Sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah,” katanya saat konferensi pers, Selasa (19/1/2021).
Diketahui penambahan kasus harian sempat mencapai angka 14.000. Ini penambahan kasus tertinggi sejak pandemi covid-19 di Indonesia.
Wiku mengatakan pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki keadaan ini. Kementerian Kesehatan tengah memilah antara data yang memang sebenarnya masuk tanggal 11-17 Januari dengan data yang terlambat masuk dari minggu-minggu sebelumnya.
“Kedepannya Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah harus terus memperbaiki integrasi data covid 19 sehingga mengurangi gap dan delay data pusat dan daerah,” ujarnya.
Wiku meminta kedepan tidak ada toleransi terhadap keterlambatan data ini. Pasalnya hal ini sangat berpengaruh pada pengambilan keputusan.
“Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi terhadap delay atau keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan. Dengan data yang tidak real time maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu sehingga menjadi tidak efektif, “ tuturnya.
Namun begitu dia menegaskan bahwa terlepas dari apapun penyebab angka penambahan kasus positif harian tinggi, pandemi covid saat ini belum usai. Dengan peningkatan kasus yang tinggi akhir-akhir ini merupakan alarm yang nyaring dalam penanganan covid-19.
“Ingatlah penambahan drastis jumlah kasus selama beberapa minggu terakhir merupakan alarm nyaring bagi kita semua. Kejadian ini merupakan tanda bahwa ada hal-hal yang harus kita benahi dari usaha kita menanggulangi pandemi selama ini. Dan pembenahan ini harus dilakukan segera serta melalui kerjasama antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan tentunya masyarakat secara luas,” katanya.
Editor: Faieq Hidayat