SBY: Banyak Penguasa Lampaui Batas hingga Cederai Akal Sehat

JAKARTA, iNews.id – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali memperlihatkan kegundahannya. Kali ini SBY menyorot tajam tentang tindakan penguasa. Melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono, ketua umum DPP Partai Demokrat itu menyebut banyak penguasa yang melampaui batas.

”Saya perhatikan, banyak penguasa yang lampaui batas sehingga cederai keadilan dan akal sehat. Mungkin rakyat tak berdaya, tapi apa tidak takut kpd Tuhan, Allah SWT? *SBY*,” tulis SBY, Senin (18/6/2018).

Skandal Korupsi Uni Eropa Bisa Jatuhkan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen

Tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan penguasa tersebut, apakah pejabat pemerintahan di Indonesia atau di negara lain, juga apakah penguasa di pusat atau daerah. Twit SBY muncul setelah mencuat kontroversi penunjukan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai penjabat (pj) Gubernur Jawa Barat.

Seperti diketahui, M Iriawan yang saat ini bertugas sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai Pj Gubernur Jabar di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Senin (18/6/2018).

Penunjukan ini menuai kontroversi. Nama Iriawan sebelumnya pernah diusulkan Mabes Polri ke Kemendagri untuk menjabat Pj Gubernur Jabar pada Januari 2018. Namun karena banyaknya kritikan dari masyarakat, pemerintah memutuskan untuk membatalkan penunjukan tersebut.

Namun faktanya, Kemendagri tidak benar-benar mencoret Iriawan. Mantan Kapolda Metro Jaya itu hari ini dilantik untuk mengisi sementara jabatan Gubernur Jabar yang ditinggalkan Ahmad Heryawan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik menilai ada beberapa kesalahan yang dilakukan pemerintah terkait dengan penunjukan Iriawan tersebut. Pertama, pemerintah memilih melayani kepentingan sendiri, bukan melayani kebutuhan publik.

“Dari sisi kebutuhan publik, tidak ada kebutuhan yang masuk akal atau dapat diterima untuk memaksakan menempatkan polisi aktif sebagai pelaksana tugas gubernur. Padahal, sejak awal publik sudah menentangnya,” kata Rachland melalui pesan tertulis yang diterima iNews.id, Senin (18/6/2018).

Menurut dia, penunjukan Iriawan juga terkesan janggal karena seakan-akan tidak ada birokrat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang layak untuk mengemban tugas tersebut. Itu sebabnya, kata Rachland, publik melihat keputusan ini sangat dipaksakan dan mencurigai ada motif politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 di belakangnya.

Adapun Kemendagri berdalih pelantikan Komjen Iriawan sudah sesuai aturan. Dasarnya, Pasal 201 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Hingga sore ini kicauan SBY disukai 29.000 kali, dikicaukan ulang (retweet) 15.000 kali dan mendapatkan 958 komentar.