Sejumlah Massa Ingin Bertemu Tawarkan Penerapan Khilafah, Begini Jawaban Mahfud MD

JAKARTA, iNews.id - Viral sejumlah massa ingin bertemu dengan Menko Polhulam Mahfud MD viral di media sosial. Mereka ingin meminta diadakan simposium membahas penerapan khilafah di Indonesia.

Belasan orang itu terlihat merekam video di halaman luar Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. 

Baca Juga

Momen Horor Mesin Boeing Terlepas lalu Pesawat Kargo UPS Meledak, 14 Orang Tewas

"Video ini nanti juga sampai ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD sehingga berkenan menjadwalkan pertemuan dengan kami. Kalaulah tidak bersama seluruh kementerian lembaga terkait paling tidak dengan pak menteri," ujar salah satu pria dalam video itu, dilihat Jumat (22/4/2022). 

Mereka beranggapan, dengan diterapkannya khilafah, maka nasib Indonesia akan terselamatkan. Mereka juga berharap Mahfud dapat menginisiasi agenda simposium tersebut. 

Baca Juga

Ini 5 Ciri Penceramah Radikal Menurut BNPT, Salah Satunya Pro Khilafah Transnasional

"Kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah ajaran Islam yang agung, yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Lebih baik sekali kalau Kemenko Polhukam bisa menginisiasi agenda itu," ucapnya. 

Sementara itu, Mahfud menilai hal tersebut bagian dari penyampaian aspirasi. Menurut dia, pihak yang menyampaikan narasi tersebut tak dapat membedakan antara sistem dan nilai kekhilafan. 

Baca Juga

Zulkifli Hasan Minta Tokoh Politik Muslim Indonesia Hindari Ideologi yang Tawarkan Konsep Khilafah

"Mereka tak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tak tahu bedanya nilai dan sistem, tapi biarlah mengalir itu sebagai aspirasi," jelas Mahfud kepada wartawan, Jumat (22/4/2022). 

Dia juga mengatakan kerap kali melangsungkan dialog dengan ormas Islam terkait sistem bernegara. Kata Mahfud, tak ada sistem khilafah Islam yang baku berdasarkan fikih.

"Semua setuju bahwa sistem bernegara itu hasil ijtihad yang selalu berbeda. Mengapa? Karena memang tidak ada. Coba tunjukkan kepada publik secara runut dan logis berdasar secara fikih, kapan dan di mana pernah ada sistem khilafah Islam yang baku? Carilah sejak zaman Abu Bakar sampai sekarang," ungkapnya. 

Dia menilai, kelompok-kelompok itu bila dijelaskan maka hanya akan manggut-manggut saja. Oleh karena itu, dia menyarankan mereka untuk mendatangi ormas Islam dan menunjukkan sistem bernegara mana yang baku menurut ajaran Islam.

"Orang-orang ini pun kalau diajak diskusi paling nanti hanya seperti yang lain dan bilang, 'oh begitu toh maksudnya'. Saya sarankan begini saja, datanglah ke Muhammadiyah, NU, MUI, dan ormas Islam dan tunjukkan mana sistem bernegara yang baku menurut Islam. Ingat, kita bicara sistem, bukan nilai. Kalau soal nilai, anak Tsanawiyah juga tahu semua," katanya. 

Mahfud pun meminta agar usulan pembahasan penerapan sistem khilafah disampaikan Parlemen dan Partai Politik (parpol). Sebab, sambung dia, mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik dengan proposal khilafah yang ditawarkan.

"Kedua, kalau soal aspirasinya ya salurkan ke parpol, DPR/MPR karena kalau mengusulkan perubahan sistem tempatnya ya di institusi-institusi tersebut. Mungkin saja ada parpol Islam yang tertarik. Kan aktivis parpol Islam banyak tahu fikih dan usul fikih," jelasnya.

Tak hanya itu, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengusulkan agar pihak tersebut membentuk parpol sendiri saja. Lalu, mereka mengikuti pemilihan umum (Pemilu) agar bisa mengusulkan khilafah.

"Kalau tak ada parpol yang tertarik ya ikut pemilu sendiri saja. Buat parpol, lalu ikut pemilu. Saya tak ada waktu melayani dialog yang hanya sensasi karena dialog terbuka terus dilakukan. Saya kan sudah selalu terbuka dimana-mana," ujarnya.  
 

Editor: Faieq Hidayat