Sekjen DMI Nilai Pelibatan Agama Dalam Kegiatan Politik Seharusnya Mencerahkan

JAKARTA, iNews.id - Politisasi agama dinilai cara yang buruk dan berbahaya jika digunakan untuk memprovokasi. Pelibatan agama dalam kegiatan politik seharusnya bisa mencerahkan.

Intelektual muda Muhammadiyah yang juga Sekjen Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni mendorong perbedaan pendapat harus segera diselesaikan karena kalau terus berlangsung akan berakhir konflik.

Baca Juga

Kenapa Paspor Indonesia Lemah? Berikut 3 Alasannya

"Harus ada ketemu di antara tarik menarik tersebut (perbedaan pendapat)," ujar Imam dalam webinar Moya Institute bertajuk, Gaduh Politisasi Agama, Kamis (19/11/2020).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia TGB. Muhammad Zainul Majdi memaknai politisasi agama merupakan pemanfaatan agama untuk mendapatkan kekuasaan atau memenangkan kontestasi politik. Agama menjadi instrumen untuk mendapatkan hasil politik.

Baca Juga

Sudah Ada 398 Kerumunan Termasuk Acara Gibran, Kok Baru Anies Baswedan yang Dipanggil?

"Menurut saya politisasi agama bentuk paling buruk dalam hubungan agama dan politik," ucapnya.

Sementara itu, intelektual muda Nahdlatul Ulama Muhammad Cholil Nafis menilai yang terjadi belakangan ini bukan karena kegagalan NU dan Muhammadiyah membimbing umat, tapi lebih pada kegagalan orang yang ingin membawa isu liberal.

"Liberal ini melahirkan radikalisme. Yang kita hadapi ini buah dari proses liberalisasi. Jadi, jangan sampai kita menepi menjadi radikalisme," katanya.

Sedangkan Direktur Moya Institute Hery Sucipto menyampaikan, keragaman di Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga bersama-sama. Tidak boleh ada yang mengambil hak kebenaran dalam beragama.

Menurutnya, negara harus hadir dan tegas melindungi segenap warganya termasuk menindak tegas kelompok yang memanfaatkan agama untuk kepentingan provokasi. "Negara tidak boleh kalah," ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi