Sekjen Partai Perindo Nilai Putusan MK Coreng Kepercayaan Rakyat terhadap Independensi Mahkamah

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ahmad Rofiq mengaku sangat prihatin dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023, , Senin (16/10/2023). Gugatan tersebut terkait batas usia capres-cawapres.

MK dalam putusannya yang disampaikan Ketua MK Anwar Usman mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres-cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga

Dorong Anak Muda Nikah, China Beri Voucer Senilai Rp2,3 Juta bagi Pengantin Baru

"Saya sebagai anak bangsa juga sangat prihatin atas apa yang terjadi di MK kemarin," ucap Ahmad saat dihubungi, Rabu (18/10/2023).

Menurutnya, peristiwa tersebut telah mencoreng kepercayaan mayarakat terhadap independensi MK. 

Baca Juga

Mahfud MD Jadi Cawapres Ganjar, Sekjen Perindo: Cendekia, Berintegritas, Sangat Komplet

"Selama ini kita menaruh kepercayaan yang sangat tinggi terhadap independensi mahkamah, tetapi dalam konteks ini terlalu sarat dalam kepentingan-kepentingan individu yang itu bisa merusak kewibawaan hukum di masa depan," katanya.

Ahmad menilai, jika sebuah institusi dalam hal ini MK bisa terpengaruh oleh kepentingan personal atau sebagian kecil masyarakat, bisa membahayakan masa depan hukum.

Baca Juga

Partai Perindo Ajak Masyarakat Ikut Antarkan Ganjar-Mahfud MD Daftar ke KPU Besok

"Artinya hukum akan berpihak pada kepentingan, bukan berpihak pada keadilan," ujarnya.

Baca Juga

Pasar Tanah Abang Sepi, Partai Perindo Minta Pemerintah Bantu dan Turun Tangan

Ahmad juga menilai, putusan MK tersebut justru merugikan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kepercayaan publik yang telah dibangun selama 10 tahun ini hancur hanya karena tuduhan yang ditujukan kepada Jokowi.

"Semua tuduhan-tuduhan itu dialamatkan kepada kepentingan-kepentingan Pak Jokowi yang disebut dengan mahkamah keluarga atau disebut dengan politik dinasti dan ini tentu sangat merugikan dari apa yang sudah dibangun selama ini yang sudah sangat positif runtuh begitu saja," tuturnya.

Ahmad pun berharap, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau introspeksi bagi seluruh pihak bahwa hukum tidak boleh dirusak.

"Karena, rakyat juga punya penilaian. Jadi tentu ini harus jadi pelajaran dan lebih hati-hati," ujarnya.

Editor: Maria Christina