Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sebut Putusan MK Terjadi karena Intervensi Kepentingan Politik

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepala daerah bisa maju Pilpres meski di bawah umur 40 tahun terjadi karena intervensi kepentingan politik. Indikasinya, keputusan MK menuai kontroversi di masyarakat. 

Hasto mengatakan, pengambilan keputusan seharusnya mengdepankan sikap negarawan dan hati nurani. Bukan atas kepentingan individu apalagi karena intervensi. 

Baca Juga

Pemberontak RSF Dituding Tutupi Skandal Genosida dengan Bakar dan Kubur Jenazah

"Ketika vested interest ini masuk akibat ada intervensi kepentingan politik di luarnya maka hasilnya adalah pro dan kontra dan ini sangat disayangkan," tutur Hasto.

Hasto juga mengatakan, keputusan MK itu tunggal dan tidak boleh menambahkan materi baru dalam prodak legislasi, karena bertentangan dengan konstitusi. Sebab, fungsi legislasi itu milik DPR dengan pemerintah.

Baca Juga

Presiden Jokowi Tanggapi Peluang Gibran Maju Cawapres Usai Putusan MK

Baginya, sistem politik itu harus ditaati oleh seluruh pihak, termasuk hakim konstitusi. Karena itu dia menilai keputusan yang menuai pro-kontra di masyarakat muncul akibat adanya intervensi kepentingan politik.

"Pemilu sudah masuk pada tahapan pendaftaran capres dan cawapres. (tetapi) masih ada persoalan yang seharusnya tidak perlu ketika sikap kenegarawanan itu betul dikedepankan," katanya. 

Baca Juga

KPU Bakal Revisi Syarat Capres-Cawapres di PKPU Sesuai Putusan MK

Dia pun mengaku telah mencermati respons sejumlah kalangan masyarakat terhadap putusan tersebut. Hasto mengaku banyak kalangan yang menyayangkan terhadap putusan itu.

"MK seharusnya menjadi benteng demokrasi, benteng konstitusi dan keputusan tersebut menguji apakah UU Pemilu presiden dan wakil presiden tersebut bertentangan dengam konstitusi atau tidak. Ini yang seharusnya paling penting," tutur Hasto.

Editor: Ihya Ulumuddin