Sekjen PDIP Sebut Ada Tekanan Hukum untuk Hambat Gulirkan Hak Angket DPR

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut ada tekanan hukum untuk menghambat menggulirkan hak angket DPR membongkar kecurangan pemilu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun masih menghitung untuk mengeluarkan instruksi angket digulirkan.

"Tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut," kata Hasto dalam webinar Sing Waras Sing Menang bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket? Keputusan MKMK?" yang digelar Sabtu (30/3/2024).

Baca Juga

Peretas China Diduga Eksploitasi Celah ToolShell untuk Serangan Siber Global

Menurut Hasto, pihaknya memaklumi berbagai respons orang terhadap tekanan tersebut. Kader PDIP diajarkan untuk tidak takut terhadap tekanan.

Salah satu bentuk tekanan yakni adanya upaya merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Ketua DPR dikabarkan akan dipilih bukan dari partai pemenang pemilu.

Baca Juga

Politisi PDIP Masinton Yakin Megawati Akan Instruksikan Gulirkan Hak Angket DPR

"Ini kan belum-belum PDIP sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan Ketua DPR RI," ucap Hasto.

Terlepas itu, Hasto mengatakan, pengguliran angket ditujukan juga untuk melakukan pendidikan politik untuk publik. Menurutnya, angket DPR langkah penting untuk mengoreksi berbagai kecurangan berupa penyalahgunaan kewenangan.

Baca Juga

PDIP Sebut Dokumen Hak Angket Sudah Direview Pakar, Kini Tahap Penyempurnaan 

"Jadi tunggu saja di situ momentumnya yang akan kita lakukan sebaik-baiknya dan intinya Pemilu 2024 ini harus dipersoalkan karena ini merupakan perpaduan antara pemilu tahun 1971 dan pemilu tahun 2009," katanya.

Editor: Faieq Hidayat