Sekjen PDIP Ungkap 5 Kotak Pandora Diduga Sumber Kecurangan Pilpres 2024

JAKARTA, iNews.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap lima kontak pandora diduga sumber kecurangan Pilpres 2024. Salah satunya hukum yang menjadi supremasi kekuasaan.

"Akibatnya apa, pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi ini, direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme," kata Hasto dalam diskusi Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024 secara daring, Minggu (7/4/2024).

Menhan Belousov: Rusia Harus Bersiap Uji Senjata Nuklir Skala Penuh untuk Merespons AS

Kotak pandora pertama, kata dia, Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Jokowi menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara. Lalu ada Sekretaris Pribadi Irana Jokowi, Sendi Fardiansyah ingin menjadi Calon Wali Kota Bogor.

"Ini akibat dampak kotak pandora yang pertama yang menguntungkan dewa-dewanya bukan rakyatnya," katanya.

Airlangga Akui Ada Arahan Jokowi ke 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres

Kotak pandora kedua, menurut dia, sikap kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Hal tersebut mematikan peran dari MK sebagai penjaga konstitusi.

"Maka bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang kedua ini sangat-sangat berbahaya, di mana lagi kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi ketika oleh Anwar Usman ini dibuka. Sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi," ucapnya.

Hakim Arief Hidayat Sebut Pilpres 2024 Lebih Hiruk Pikuk: Ada Pelanggaran Etik di MK dan KPU

Lalu kotak pandora ketiga, kata dia aparatur negara yang dianggap tidak netral selama proses Pemilu 2024. Ada banyak intimidasi dari aparat negara yang diyakini merupakan perintah dari Presiden Jokowi.

"Kalau kami melakukan pengecekan dari berita-berita begitu banyak kepala daerah yang baik yang mikir-mikir ulang, bahkan ada yang tidak mau untuk maju menjadi kepala daerah karena apa? Karena mereka tahu bahwa abuse of power Presiden Jokowi ini telah menciptakan harga politik yang mahal," ungkapnya.

Sedangkan kotak pandora keempat, kata dia, penggunaan sumber daya negara. Ada tindakan memobilisasi sumber daya negara menjadi tidak tak terbatas yang diduga untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu.

"Kemudian kelima, KPU Bawaslu dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu termasuk Sirekap di dalamnya. Jadi Sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai itu muara dari lima kotak pandora," katanya.

Editor: Faieq Hidayat