Sekjen Perindo soal Pemindahan Ibu Kota: Hanya Kaltim yang Memenuhi Syarat

JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan pemindahan ibu kota negara pengganti DKI Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Lokasi ibu kota akan berada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq menuturkan, pemilihan Kaltim sebagai tempat ibu kota baru sudah diprediksi sejak awal karena wilayah tersebut memenuhi syarat sebagai ibu kota baru.

Mulai Mewujudkan Israel Raya, PM Netanyahu Bangun Zona Penyangga di Suriah

"Pilihan daerah di Kaltim sudah diprediksi sejak awal mengingat ketika disebut Kalimantan maka hanya Kaltim yang memenuhi syarat sebagai ibu kota baru," ujarnya kepada iNews.id, Selasa (27/8/2019).

Rofiq pun mengapresiasi keputusan yang diambil pemerintah dan harus mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Indonesia. Hal itu agar terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Ibu Kota Dipindah ke Kaltim, Anies Singgung Konsep Urban Regeneration

"Keputusan ini sangat perlu didukung oleh rakyat Indonesia mengingat pemindahan ini sesungguhnya bukan soal pemerataan pembangunan semata, namun ini juga soal terwujudnya clean governance dan good goverment," tuturnya.

Mantan Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini menambahkan, butuh proses yang cukup lama dalam pemindahan ibu kota. Rofiq meyakini pemerintah telah memiliki perencanaan yang matang dalam berbagai aspek seperti infrastruktur, ekonomi, budaya dan sosial politiknya.

Ketua DPR Dukung Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim

"Keputusan yang dilakukan oleh Pak Presiden tentu sudah dilakukan kajian secara menyeluruh. Yang paling penting adalah tempat sudah ditetapkan, sehingga fokus pemerintah hari ini adalah mempersiapkan segala sesuatunya," ucap Rofiq.

3 Tahapan Pembangunan Ibu Kota

Pemerintah menargetkan pemindahan ibu kota ke Kaltim dimulai pada 2024. Hingga lima tahun mendatang, pemerintah telah membuat tahapan pembangunan ibu kota di dua wilayah di Kaltim tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya menyiapkan tiga klaster untuk memulai pembangunan ibu kota baru. Dengan klaster tersebut diharapkan konstruksi ibu kota baru bisa dipercepat pembangunannya.

Klaster pertama adalah desain kawasan ibu kota negara. Hal ini terkait dengan tata ruang nanti ibu kota seperti apa serta tata bangunan dan lingkungannya. "Itu (klaster pertama) kita targetkan selesai 2019 sampai 2020," kata Basuki, di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Kedua, adalah pelaksana konstruksi dasar. PUPR berencana akan mulai membangun jalan dan air dalam hal ini bendungan. Beberapa lokasi sudah ditentukan untuk pembangunan dasar ini.

"Pada 2020 atau paling cepat pertengahan tahun desain kita mulai. Seperti renovasi GBK, antara kontraktor dan konsultan akan bersama-sama mendesain, sehingga ada inovasi dan pengerjaan jadi lebih cepat. Jalan air, drainase, dan sebagainya mulai desain," tuturnya.

Kemudian untuk klaster ketiga adalah bangunan gedung pemerintah. Desain untuk gedung ini membutuhkan kehati-hatian. "Butuh desain ke depan yang hati-hati. Ini kita program mulai pertengahan tahun depan," ujarnya.

Basuki mengatakan, keseluruhan pembangunan baik jalan, gedung pemerintah akan memakan waktu tiga sampai empat tahun. Ditargetkan pada 2024 pemindahan ibu kota bisa dimulai.

"Jalan, waduk, sanitasi dan gedung-gedung target 2023 sampai 2024 sudah ada yang ke sana," ujarnya.

Editor: Djibril Muhammad