Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti: Muslim Indonesia Tak Ragukan Pancasila

JAKARTA, iNews.id - Pancasila dinilai perpaduan nilai-nilai yang diambil dari agama, nilai universal masyarakat lokal dan nilai universal dunia. Perpaduan ini membuat Pancasila bisa diterima sebagai ideologi negara dan masyarakat Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam seminar internasional bertajuk, Islam Rahmatan Lil Alamin, Pancasila and Commission on Unalienable Rights: Safeguarding and Strengthening a Rules-Based International Order in the 21st Century Founded upon Shared Civilizational Values yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor dalam rangka peringati Hari Santri Nasional dan Sumpah Pemuda yang disiarkan secara daring, Rabu (28/10/2020).

Iran Tempuh Diplomasi Sambil Siap Berperang, Ini 4 Alasannya

“Muslim Indonesia tidak meragukan Pancasila karena nilai-nilai universalnya karena nilai-nilai Pancasila juga diturunkan dari Islam,” ujar Mu'ti.

BPIP Dorong Panca Main Masuk Kurikulum Sekolah untuk Tanamkan Nilai-Nilai Pancasila

Dia menuturkan, penerimaan muslim Indonesia atas Pancasila membuat Indonesia menjadi negara yang unik. Indonesia meskipun berpenduduk mayoritas muslim, Islam tidak dijadikan sebagai dasar negara.

“Pancasila bukanl ideologi Islam tapi tidak bertentangan dengan Islam. Kedudulan Pancasila seperti inilah yang disebut oleh sebagian pengamat sebagai ideologi negara yang religius,” tutur nya.

Menurutnya, rincian nilai-nilai Pancasila sesuai dengan prinsip Islam bisa ditemui dalam batang tubuh UUD 1945 yang menekankan hak, kebebasan sekaligus tanggung jawab warga negara.

Keseimbangan antara hak, kebebasan dan tanggung jawab warga negara, kata dia menjadi kunci penting tercapainya perdamaian dan jawaban atas tantangan kekinian seperti krisis lingkungan.

Dia mengatakan, salah satu medium peningkatan kesadaran peran warga dalam mempromosikan perdamaian, yaitu melalui pendidikan. “Pendidikan bisa menjadi piranti untuk mentransformasikan ketidakadilan yang menjadi penghambat perdamaian. Selain memenuhi hak dasar warga negara, pendidikan bisa mendorong tumbuhnya generasi yang akan menjadi pelopor perubahan,” ucapnya.

Dalam sesi panel seminar yang sama, juga hadir Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf, anggota Dewan Pengarah BPIP Rikard Bagun dan anggota biro perencanaan kebijakan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Cartwright Weiland.

Seminar dibuka oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

Seminar diselenggarakan secara hybrid melalui daring dan luring dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 untuk semua peserta luring memakai masker dan menjaga jarak.

Editor: Kurnia Illahi