Sempat Kena Ultimatum Arab Saudi, Kemenag Lunasi DP Pemesanan Armuzna

JAKARTA, iNews.id - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief mengungkapkan bahwa pemerintah telah membayar uang down payment (DP) pemesanan area di Armuzna (Arafah, Muzdalifah dan Mina). Sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi sempat memberi ultimatum untuk segera melunasinya.

Hilman menyampaikan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta pada Rabu (27/8/2025).

Baca Juga

Putin Siap Serang Eropa jika Ada Agresi Anggota NATO

"Dan perlu kami sampaikan kepada pimpinan dan seluruh anggota yang kami hormati bahwa hari berikutnya sudah kami transfer ke dalam sistem e-hajj. Jadi itu sudah sampai di dalam sistem e-walletnya e-hajj. Jadi kita sudah punya deposit di dalam sistem kita," kata Hilman.

Selanjutnya, kata dia, terkait dengan penggunaannya masih dalam proses yang nanti akan dinegosiasikan oleh kepala badan. Mengingat, ada sistem yang berubah.

Baca Juga

Menteri Haji Saudi Minta Maaf Layanan Mashariq Bermasalah di Armuzna 

Sebab pada sistem tahun lalu, pemerintah Indonesia langsung diminta untuk memesan tempat atau booking tempat. Kemudian, tahap berikutnya adalah mencari syarikah layanannya atau service company. 

Baca Juga

Layanan Mashariq di Armuzna Bermasalah, Kemenag-Kemenhaj Saudi Bentuk Tim Investigasi

"Tapi kemudian untuk tahun ini sistemnya berubah. Jadi ketika membeli tempat juga sudah harus ada syarikah yang kita pilih. Jadi kita ingin lokasi di sini, siapa pelayanannya sudah harus muncul. Ini yg sudah kami komunikasikan kepada tim dari badan haji," ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas haji Arab Saudi memberikan ultimatum kepada pemerintah Indonesia untuk dapat segera melunasi pembayaran uang muka terkait pemesanan area di Armuzna. Pelunasan tersebut telah jatuh tempo pada Sabtu (23/8/2025).

"Surat yang kami terima, Indonesia sudah diultimatum (Arab Saudi). Kalau tidak memastikan area di Arafah di tanggal 23, hari ini ya, hari ini, tidak dipastikan tanggal 23, maka area yang selama ini dipakai oleh Indonesia bisa diberikan ke pihak lain," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Editor: Puti Aini Yasmin