Sengketa Ponpes Habib Rizieq, Tim Hukum: Surat Jawaban Somasi Telah Diterima PTPN VIII

JAKARTA, iNews.id - Tim hukum Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah menyerahkan surat jawaban somasi ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Somasi tersebut terkait sengketa lahan ponpes yang didirikan oleh Habib Rizieq Shihab di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Tim hukum Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar ketika dikonfirmasi tidak menjelaskan kapan surat dikirim. Menurutnya, surat telah diterima oleh PTPN VIII. 

Baca Juga

Seteru China vs Jepang Memanas, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

"Benar hari ini kita menyerahkan surat tersebut dan sudah diterima," ujar Aziz di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Menurutnya, surat jawaban diserahkan oleh tim advokasi Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah, Ichwan Tuankotta ke PTPN VIII di Bandung dan ditujukan kepada Mohammad Yudayat selaku direktur.

Baca Juga

Sengketa Lahan PTPN VIII dan Ponpes Habib Rizieq, Marzuki Alie: Aset Bermanfaat untuk Ummat Jangan Dihabisi

Surat somasi dari PTPN VIII pertama dan terakhir ditujukan kepada Pimpinan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah. Surat somasi ditandatangani oleh Direktur PTPN VIII Mohammad Yudayat. 

Surat ditembuskan ke sejumlah pihak, di antaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PTPN III (Persero), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Bareskrim Mabes Polri. 

Di dalam surat somasi, secara umum, Mohammad Yudayat menyatakan ada permasalahan penguasaan fisik tanah hak guna usaha (HGU) PTPN VIII Kebun Gunung Mas seluas kurang lebih 31,91 ha di Megamendung oleh Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah sejak 2013.  

Penguasaan tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII. PTPN VIII menegaskan lahan tersebut merupakan aset PTPN VIII berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008. PTPN juga mengingatkan adanya ancaman pidana atas penguasaan fisik tanah HGU tersebut tanpa izin dan persetujuan dari PTPN VIII.

PTPN VIII memperingatkan agar Pimpinan Ponpes Alam Agrokultural Markaz Syariah menyerahkan tanah tersebut atau dikosongkan paling lambat tujuh hari terhitung sejak surat diterima

Editor: Kurnia Illahi