Serang Balik Subur Sembiring, Demokrat: AHY Pemegang Penuh Legalitas Partai

JAKARTA, iNews.id - Partai Demokrat menegaskan kepengurusan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sah secara hukum. Kepengurusan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Keamanan Yasonna H Laoly.

Penegasan ini untuk mematahkan klaim Subur Sembiring, kader yang mengaku sebagai pendiri Partai Demokrat. Bersama sejumlah kader lain, Subur mempertanyakan legalitas kepengurusan DPP Partai Demokrat.

Baca Juga

Ramalan Nostradamus untuk 2026: Darah Mengalir di Swiss, Lebah Alkitab, hingga 7 Bulan Perang Besar

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mengingatkan, pemegang kekuasaan tertinggi Partai Demokrat adalah kongres. Dalam Kongres V Partai Demokrat, ada ratusan pemegang hak suara yang telah melaksanakan kewajibannya.

Menurut Ossy, pada 15 Maret 2020 AHY terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum Partai Demokrat. Selanjutnya pada 15 April 2020 AHY mengumumkan susunan kepengurusan partai, kemudian melaporkan kepada negara melalui Kemenkumham. Menkumham juga telah menandatangani SK kepengurusan dan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020.

“Sehingga kesimpulannya, klaim Subur Sembiring bahwa AHY tidak memiliki legalitas dalam memimpin partai adalah suatu kebohongan. AHY memegang penuh legalitas baik dari segi hukum negara maupun secara internal Partai Demokrat,” kata Ossy, Rabu (10/6/2020).

Ossy menjelaskan, jika Subur ingin melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, justru dia yang tidak memiliki dasar hukum. Syarat-syarat KLB sesuai AD/ART Partai Demokrat tidak mungkin bisa dia penuhi.

“Jadi, Subur Sembiring harus belajar lagi tentang peraturan dan tata berorganisasi yang baik dan benar sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat,” ucapnya.

Subur bersama sejumlah kader Demokrat menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/6/2020) malam. Subur mengaku dalam pertemuan itu dia membahas kepengurusan AHY yang belum disahkan Kemenkumham.

Dia pun menggulirkan wacana KLB. Menurutnya, Kongres V Partai Demokrat bodong karena tidak ada keputusan-keputusan dan berita acara.

Editor: Zen Teguh