Serapan KUR Tembus 120 Ribu Orang, Kementerian PKP Beberkan Progres Perumahan

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membeberkan progres empat program unggulan sektor perumahan, mulai dari sertifikasi gratis, penyediaan rumah subsidi, bedah rumah, hingga pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan yang kini menjangkau ratusan ribu masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa deretan kebijakan tersebut menjadi tulang punggung kementeriannya dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Realisasi berbagai program prioritas itu tidak sekadar mengejar target fisik, tetapi juga membawa dampak berantai bagi aktivitas usaha.

Baca Juga

Kredit Program Perumahan Tembus Rp29,18 Triliun, Jateng Jadi Penerima Terbesar

"Jadi empat program ini pasti memberikan dukungan dan sumbangsih yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. 1 juta sertifikat, 350.000 rumah subsidi, 400.000 bedah rumah, KUR perumahan, pembiayaan perumahan, sebesar 50 triliun, hari ini sudah setara dengan 120.000 orang," ujar Maruarar dalam jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pada program perbaikan atau bedah rumah rakyat, capaian tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang hanya mencapai 45.000 unit. Program tersebut turut menggerakkan ekonomi daerah melalui keterlibatan tukang, perputaran bahan bangunan, serta aktivitas toko-toko bangunan.

Baca Juga

Mitsubishi Pajero Terbakar Hebat di Perumahan Surabaya, Api Nyaris Jalar ke Rumah Warga

Untuk program rumah subsidi yang telah bergulir sejak 2010, pemerintah menyiapkan alokasi anggaran pada 2026. Jumlah rumah subsidi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo meningkat 50.000 unit dibandingkan capaian 2023 yang mencapai 228.000 unit.

"Tahun lalu terbesar sepanjang sejarah rumah subsidi, yaitu 278.000, dan saya yakin tahun ini akan pecah rekor di atas angka itu. Itu membuktikan kebijakan ini sangat pro rakyat serta dinikmati dan diminati oleh publik karena permintaannya besar sekali," kata Maruarar.

Baca Juga

Bisnis Judi Online Ditemukan di Kompleks Perumahan TNI Cijantung, 11 Orang Ditangkap

Pada aspek legalitas lahan, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk membebaskan biaya sertifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun peserta program bedah rumah yang belum memiliki sertifikat. Program yang sepenuhnya dibiayai negara itu direncanakan terus ditingkatkan cakupannya pada tahun depan.

"Artinya legalitasnya itu dibantu oleh negara sehingga rakyat kami, rakyat Indonesia bisa punya sertifikat yang jelas," tutur Maruarar.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Jelang 2027, Bantuan Beras hingga Insentif Perumahan 

Melengkapi program bedah rumah dan sertifikasi gratis, pemerintah memperkuat dukungan melalui KUR perumahan. Pagunya dinaikkan pada Juni 2026 dari sebelumnya Rp36 triliun menyusul tingginya serapan. Fasilitas pembiayaan tersebut dimanfaatkan penerima untuk membangun, membeli, dan merenovasi tempat tinggal.

"Kalau enggak, enggak akan ada peminatnya 120.000 yang sudah transaksi," kata Maruarar.

Editor: Adhenda Madarina Idzni