Sidang Gus Yaqut, Ahli Hukum UMJ Tegaskan UU Haji Bedakan Kuota Awal dan Tambahan
JAKARTA, iNews.id - Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Profesor Dr Ibnu Sina Chandranegara menegaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membedakan pengaturan kuota awal haji Indonesia dan kuota haji tambahan.
Penegasan itu disampaikan Prof Ibnu Sina saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut.
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dalam persidangan, tim kuasa hukum Gus Yaqut terlebih dahulu mendalami pemahaman ahli mengenai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 UU Nomor 8 Tahun 2019. Kuasa hukum menjelaskan, terdapat perbedaan antara kuota haji awal yang diberikan Arab Saudi setiap tahun dan kuota haji tambahan.
Kubu terdakwa menjelaskan bahwa kuota haji awal merupakan alokasi pasti dari Pemerintah Arab Saudi dengan jumlah tetap, yakni 221.000 jemaah sejak tahun-tahun sebelumnya.
Sebaliknya, kuota haji tambahan bersifat tidak pasti karena bergantung sepenuhnya pada kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, baik mengenai waktu pemberian maupun jumlah kuotanya.
Menanggapi hal tersebut, Prof. Ibnu Sina menjelaskan bahwa UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur dua rezim hukum berbeda terkait penetapan kuota haji, yang tercantum dalam Pasal 8 dan Pasal 9. Menurutnya, Pasal 8 mengatur mengenai Kuota Haji Indonesia, sedangkan Pasal 9 mengatur mengenai Kuota Haji Tambahan.
"Yang membedakan di antara Pasal 8 dan Pasal 9 itu adalah waktu dan kondisionalnya. Ahli memandang bahwa di Pasal 9, lahirnya kuota tambahan itu mempersyaratkan dua keadaan," ujar Prof. Ibnu Sina di hadapan majelis hakim.
Ia merinci dua persyaratan tersebut, yakni tersedianya kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi dan telah ditetapkannya Kuota Haji Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Dengan kata lain, penetapan kuota tambahan baru dapat dilakukan setelah kuota reguler Indonesia ditetapkan dan terdapat alokasi ekstra dari Saudi.
Lebih lanjut, Prof. Ibnu Sina menerangkan bahwa dalam penetapan kuota haji Indonesia (Pasal 8), terdapat kewenangan atribusi yang melekat pada menteri, yang terikat dengan prosedur dan ketentuan undang-undang—termasuk proporsi pembagian kuota haji khusus sebesar 8 persen. Namun, pengaturan mengenai kuota haji tambahan dalam Pasal 9 memberikan ruang kewenangan tersendiri bagi menteri untuk merumuskan dan menetapkannya apabila persyaratan substantif telah terpenuhi.