Sidang Sengketa Informasi, KPU Ungkap Ijazah Capres Tak Termasuk Dokumen yang Diserahkan ke ANRI

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui tidak memberikan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang terlegalisasi saat mendaftar sebagai calon presiden (capres) kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sebab, KPU menilai ijazah bukan termasuk dokumen yang diserahkan kepada ANRI.

Hal itu disampaikan Kabag Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU, Andi Bagus saat bersaksi dalam persidangan sengketa informasi antara Bonatua Silalahi dengan ANRI terkait ijazah Jokowi. 

Baca Juga

Tekor Rp352 Miliar, 26 Miliarder Gagal Cegah Zohran Mamdani Jadi Wali Kota Muslim Pertama New York City

"Yang kami tahu bahwa ada sejumlah, dari sejumlah persyaratan dokumen persyaratan calon dalam peraturan KPU, tidak diserahkan semuanya memang," ujar Andi Bagus Kantor Komisi Informasi Pusat, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

"Mohon izin kami tidak hafal, tapi yang jelas untuk konteks ijazah, ijazah itu tidak termasuk dokumen yang diserahkan KPU kepada ANRI," imbuhnya.

Baca Juga

ANRI Akui Tak Punya Daya Paksa Ambil Ijazah Jokowi dari KPU

Andi menyinggung dua peraturan yakni Lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2013 dan Lampiran 1 Peraturan KPU 17 Tahun 2016. Kedua beleid itu berkaitan dengan Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non-Kepegawaian dan Non-Keuangan Komisi Pemilihan Umum.

Andi menilai poin-poin dokumen yang masuk dalam retensi arsip tidak memuat salinan ijazah. Oleh karena itu, KPU tidak menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada ANRI.

Baca Juga

Sidang Sengketa Informasi Ijazah Jokowi, Kubu Bonatua dan ANRI Serahkan Alat Bukti

Baca Juga

Kelakar Pramono soal ANRI: Tiba-Tiba Heboh saat Roy Suryo Datang

"Jadi tidak diserahkan itu dampak dari ijazah tidak masuk dalam kebijakan (arsip retensi PKPU)," tutur dia.

Andi mengaku tidak mengetahui alasan salinan ijazah tidak termasuk dalam dokumen yang diserahkan ke ANRI. Menurutnya, alasan terkait hal ini merupakan ranah pembuat kebijakan.

Baca Juga

Bonatua Silalahi Ungkap Alasan Butuh Salinan Data Primer Ijazah Jokowi dari ANRI

"Sebagaimana diketahui bahwa Peraturan itu ditandatangani oleh Ketua KPU saat itu, sehingga alasan tidak masuknya ijazah ini ranah kebijakan," ujar dia.

Diketahui, kehadiran KPU sebagai saksi dalam sidang sengketa informasi itu untuk mendalami keterangan yang sebelumnya disampaikan ANRI. Dalam persidangan sebelumnya, ANRI mengaku mendapatkan 17 dokumen dari KPU, namun tidak ada salinan ijazah capres.

ANRI mengaku tidak menguasai dokumen salinan ijazah Jokowi lantaran tidak menerima dokumen itu dari KPU. Dengan demikian, ANRI pun tidak bisa memperlihatkan dokumen itu kepada Bonatua.

Editor: Rizky Agustian