Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Advertisement
Aa Text
Share:
Read Next : Jaksa KPK Hadirkan 5 Saksi di Sidang Silmy Karim, Salah Satunya Korban Pemerasan
Advertisement . Scroll to see content

Sidang Silmy Karim, Bos Biro Jasa Ungkap Pungutan Izin Tinggal TKA Rp1 Juta per Permohonan

Selasa, 17 November 2026 - 18:57:00 WIB
Sidang Silmy Karim, Bos Biro Jasa Ungkap Pungutan Izin Tinggal TKA Rp1 Juta per Permohonan
Dirut Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono mengaku membayar biaya tambahan Rp1 juta per TKA untuk pengurusan alih status izin tinggal di Ditjen Imigrasi. (Foto: Jonathan Simanjuntak)
Advertisement . Scroll to see content

JAKARTA, iNews.id - Direktur Utama PT Artha Jaya Leonindo, Joko Mulyono, mengaku harus membayar biaya tambahan sebesar Rp1 juta untuk setiap permohonan alih status izin tinggal kunjungan (ITK) menjadi izin tinggal terbatas (ITAS) bagi tenaga kerja asing (TKA). Pembayaran tersebut dilakukan agar proses penerbitan dokumen keimigrasian dapat segera diselesaikan.

Hal itu disampaikan Joko saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan majelis hakim, Joko menyebut permintaan biaya tambahan tersebut disampaikan langsung oleh Tessar Bayu Setyaji, yang saat itu menjabat Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

"Betul. Jadi waktu itu saya apa menemui dengan Pak Tessar, menanyakan bagaimana, Pak, kok belum ini, belum, belum selesai. Seingat saya Pak Tessar menyampaikan ada biaya tambahan, Pak, kurang lebih Rp 1 juta," ujar Joko.

"Rp 1 juta untuk setiap pengajuan atau untuk setiap tenaga kerja asing?" tanya jaksa.

"Per permohonan, Pak, per TKA," jawab Joko.

Selain biaya tersebut, Joko mengungkapkan perusahaannya juga rutin mengeluarkan uang tambahan dengan nominal lebih besar, yakni berkisar Rp80 juta hingga Rp130 juta. Uang itu diminta melalui Juniadi Sri Priambudi, yang saat itu menjabat Ketua Tim Alih Status ITAS.

Menurut Joko, Juniadi kerap menghubungi karyawannya, Nur Adib, untuk membicarakan mekanisme pembayaran di luar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Berapa besaran nominal yang biasanya diminta oleh Juniadi, disampaikan oleh Juniadi kepada Nur Adib?" tanya jaksa.

"Sangat bervariasi, Pak. Seingat saya antara Rp 80 sampai 130 (juta), Pak," jawab Joko.

Joko menjelaskan, pungutan tambahan tersebut membuat perusahaannya turut membebankan biaya lebih kepada klien atau pemohon jasa pengurusan dokumen keimigrasian. Untuk setiap permohonan, perusahaannya mematok biaya Rp2,5 juta. Dari jumlah itu, Rp1 juta disisihkan untuk dibayarkan kepada pihak di Ditjen Imigrasi.

Dia juga menjelaskan, pengurusan alih status izin tinggal tersebut bertujuan agar tenaga kerja asing memperoleh Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.

"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.

Sebagai informasi, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama tujuh terdakwa lainnya. Mereka yakni mantan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status Juniadi Sri Priambudi, mantan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah alias Obin, serta mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ronald Arman Abdullah.

Jaksa menduga para terdakwa melakukan pemerasan terhadap biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian warga negara asing (WNA) dengan meminta uang tambahan yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket". Pungutan tersebut diduga dilakukan dengan cara mempersulit, menunda, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan dan membayar PNBP.

Dalam dakwaan disebutkan, biro jasa terpaksa membayar uang tambahan agar permohonan pengurusan dokumen segera diproses. Jika tidak membayar, permohonan berisiko ditunda atau tidak diterbitkan sehingga WNA yang diurus berpotensi mengalami overstay atau melebihi masa izin tinggal.

Jaksa mengungkapkan, praktik pungutan tidak resmi tersebut diduga berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Total uang "klik" atau "loket" yang dihimpun para terdakwa disebut mencapai Rp168,97 miliar.

Dari jumlah tersebut, Silmy didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Jaksa menyebut Silmy mengetahui, membiarkan, menikmati, dan memperoleh bagian dari hasil praktik penerimaan uang tidak resmi tersebut.

Bahkan, dalam dakwaan disebutkan Silmy diduga meminta jatah setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan sekitar Februari atau Maret 2023. Permintaan itu disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setyaji untuk dipenuhi dari uang yang dikumpulkan di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Setoran tersebut disebut menggunakan kode "malaikat" dan dikumpulkan melalui sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Selain perkara dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai dan saham.

Atas dakwaan tersebut, Silmy dan para terdakwa lainnya dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor: Aditya Pratama

Follow WhatsApp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow

Related News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut