Sindir Gerindra Minta Jatah Ketua MPR, TKN: Kalau Kalah Mestinya Jadi Oposisi

JAKARTA, iNews.id – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai wajar keinginan Partai Gerindra mendapatkah jatah ketua MPR. Namun, jika dilihat secara ideal dalam partai koalisi Pilpres 2019, keinginan itu sesungguhnya tidak tepat.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengingatkan, Partai Gerindra yang tergabung dalam koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden kalah seharusnya siap menjadi oposisi. Sejak awal mereka telah berseberangan dengan kubu Jokowi-Ma’ruf.

Baca Juga

Israel Bangun Tembok Baru untuk Perluas Wilayah, Lebanon Ajukan Protes ke PBB

"Maka sebenarnya banyak yang berpandangan partai-partai yang sejak awal memilih berbeda dengan Pak Jokowi mestinya sudah menyiapkan diri untuk menjadi partai oposisi kalau dia kalah. Sebaliknya kalau dia menang menjadi partai pemenang, itu akan memperlihatkan karakter dan identitas dari partai tersebut," ujar Karding, Jumat (19/7/2019).

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, menjadi oposisi juga akan membantu membangun suatu tradisi check and balance, yang diartikan siapa pun yang menang dia akan memerintah dan yang kalah menyiapkan diri untuk beroposisi.

Baca Juga

Gerindra: Pertemuan Lanjutan Jokowi dan Prabowo Bahas Peluang Gabung Pemerintah

Disinggung tentang rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, Karding berpandangan proses tersebut harus ditegaskan bentuknya, apakah mencakup pembagian kekuasaan atau hanya pada tataran prinsip-prinsip dasar sikap berbangsa?

Rekonsiliasi merupakan keinginan bersama untuk menjaga persatuan bangsa dan serta-merta berarti power sharing. Andaikan mencakup bagi-bagi kekuasaan, hal itu akan dibahas di Koalisi Indonesia Kerja.

"Kita belum tahu seperti apa sikap masing-masing partai. Karena belum pernah bertemu, di antara mereka juga banyak yang merasa memiliki kans dan potensi untuk jadi Ketua MPR," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR, Sodik Mudjahid, sebelumnya mengatakan, inti dari rekonsiliasi setelah pilpres yakni memperkokoh kembali semangat kebersamaan demi kepentingan yang lebih besar yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Kalau pun semangat rekonsiliasi antara Jokowi-Prabowo bisa dilanjutkan dengan pembahasan hal-hal bersifat strategis, seperti pembagian jabatan strategis yang proporsional, dia mengusulkan agar rekonsiliasi itu bisa diwujudkan dengan pembagian kursi pimpinan MPR.

"Dengan semangat tersebut, maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR dari Gerindra, Ketua DPR dari PDIP, Presiden Joko Widodo,” tuturnya.

Editor: Zen Teguh