Sindir Moeldoko, AHY: Kita Boleh Miskin Harta, tapi Jangan Miskin Harga Diri

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhono (AHY) kembali menegaskan bakal berjuang sekuat tenaga untuk melindungi kedaulatan Partai Demokrat. Memperjuangan demokrat berarti juga menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

AHY menyebut pelaksanaan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara bukan hanya ilegal dan inkonstitusional, tetapi juga merusak demokrasi. Apalagi, proses itu juga diduga kuat diwarnai penyuapan terhadap sejumlah kader yang hadir.

Baca Juga

5 Negara yang Memiliki Angkatan Laut Terkuat pada 2025

“Teman-teman, berikut adala satu dari beberapa testimoni peserta KLB ilegal. Beliau adalah wakil ketua DPC yang bukan pemegang suara sah tetapi diundang ke KLB, dengan iming-iming uang. Saya membuka video ini, agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas & terang benderang,” kata AHY dalam cuitannya di Twitter, Selasa (9/3/2021).

Baca Juga

Marzuki Alie: Jangan Salahkan Moeldoko, KLB Kembalikan Marwah Partai Demokrat

Berdasarkan video tersebut terlihat kekisruhan yang terjadi dalam KLB Demokrat. AHY menyebut praktik-praktik politik tidak fair telah dipertontonkan dalam KLB ilegal itu.

Putra sulung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu memastikan dirinya akan terus memperjuangkan nasib demokrasi yang sehat dan fair. Demokrasi yang hidup dengan landasan ilmu, nilai-nilai, serta etika dan moralitas. 

Baca Juga

Bertemu Mahfud MD, AHY Jelaskan Kisruh Demokrat

“Kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin harga diri,” ucap AHY.

Seperti diketahui, sejumlah kader dan eks kader Demokrat menggelar KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). KLB menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina. Kubu Moeldoko mengklaim KLB itu sah sesuai aturan partai. 

Di sisi lain, kubu AHY menuding KLB tersebut abal-abal alias ilegal. Kepemimpinannya tetap sah berdasarkan Kongres V Partai Demokrat pada 2020 lalu, Kepengurusan juga disahkan Kementerian Hukum dan HAM.

Editor: Zen Teguh